KATANTT.COM--Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda NTT menggelar kegiatan pembinaan personel Polri guna penanggulangan pencegahan radikalisme dan intoleransi di lingkungan Polda NTT tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sylvia, Kota Kupang ini dibuka Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma dan dihadiri Irwasda dan para pejabat utama Polda NTT serta diikuti oleh personel jajaran Polda NTT, Kamis (14/9/2023).

Untuk mendukung pemahaman mengenai bahaya paham radikalisme dan intoleransi, kegiatan ini melibatkan sejumlah narasumber, termasuk tokoh agama, perwakilan Kanwil Depag Provinsi NTT, dan Binda Provinsi NTT.

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah "Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme serta Intoleransi kepada Personel Polda NTT dalam rangka mewujudkan Polri yang Presisi".

Kegiatan ini memberikan pencerahan, pemahaman, dan pengetahuan kepada personel Polda NTT tentang bahaya paham radikalisme dan intoleransi. Selain itu, menjaga persatuan dan kebhinekaan demi tegaknya dan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia.

Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma menekankan pentingnya upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melakukan deteksi dini di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini agar intoleransi tidak berkembang menjadi ancaman dalam bentuk radikalisme bahkan terorisme.

Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma juga mencatat bahwa paham radikalisme tidak hanya disebabkan oleh kebodohan, kemiskinan, atau ketidakadilan, tetapi juga sudah merasuki lapisan intelektual masyarakat.

Karena itu, semua gerakan yang mengarah pada radikalisasi harus dicegah dan diantisipasi agar tidak berkembang dan meluas. Dalam konteks tahun politik, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma mengajak semua pihak untuk menjaga keutuhan bangsa, nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam upaya membangun kemajuan bangsa.

Kapolda MTT Irjen Pol Johni Asadoma berharap bahwa melalui kegiatan ini, anggota Polri akan memperoleh manfaat positif sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi paham ideologi yang mengarah pada sikap intoleransi dan kekerasan.

Anggota juga diharapkan memiliki kemampuan pendekatan sosial dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait paham radikalisme dan intoleransi. Dengan demikian, masyarakat akan semakin terlindungi dari pengaruh negatif paham-paham tersebut.