KATANTT.COM--BMPS NTT mengkhawatirkan proses PPDB offline yang akan ditutup pada tanggal 10 Juli 2023 setelah ada PPDB online pertama dan kedua di SMA dan SMK yang ada di kota Kupang. Apalagi trend penerimaan siswa baru di 43 sekolah swasta di Kota kupang pada tahun 2023 lebih buruk dari tahun lalu.

Berangkat dari masalah PPDB yang dialami oleh sekolah swasta yang ada di Kota Kupang, pengurus BMPS NTT melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen Dinas PK Provinsi NTT Yosefina Mai di kantor dinas pendidikan NTT, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Selasa, (11/7/2023).

Saat pertemuan dengan BMPS NTT, Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen Dinas PK Provinsi NTT Yosefina Mai mengatakan bahwa masalah yang dikeluhkan oleh BMPS NTT akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memilah tempat belajar untuk anak-anaknya, entah di sekolah swasta maupun sekolah negeri.

“Masyarakat masih terpola dengan pemikiran bahwa sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta, kita akan mulai mensosialisasikan hal ini sehingga masyarakat bisa mengerti dan tidak membedakan tempat belajar bagi anak mereka,”ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa masalah yang dialami oleh sekolah swasta mendapat perhatian yang sama dari pemerintah tanpa membeda-bedakan, sehingga perlu pengawalan bersama.

“Rombel sudah diatur sedemikian rupa untuk SMA dan SMK melalui juknis, kami juga akan turun ke lapangan untuk melihat masalah ini, semua pihak harus mengawal proses PPDB sehingga tidak ada ketidakadilan bagi sekolah swasta yang ada di Kota Kupang,” jelasnya.

Ketua Umum BMPS NTT Winston Neil Rondo menyampaikan bahwa pertemuan dengan Dinas PK Provinsi NTT adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton guna membahas dan menemukan solusi dari PPDB yang dialami oleh SMA dan SMK swasta yang ada di Kota Kupang.

“Hal utama yang kami sampaikan saat bertemu dengan Dinas PK Provinsi NTT adalah PPDB sekolah swasta sedang tidak baik-baik saja, penyebabnya adalah penutupan pendaftaran PPDB di sekolah Negeri yang ditutup pada tanggal 10 Juli kemarin," katanya.

"Dari 43 sekolah swasta di Kota Kupang, hanya ada dua sekolah yang menerima siswa baru sesuai Rombel, yaitu SMAK Geovani Kupang dan SMAK Citra Bangsa, sedangkan 41 sekolah swasta lainnya menerima siswa belum sesuai kuota yang ditentukan, 16 sekolah belum menerima satupun siswa, 21 sekolah lainnya kurang dari kuota Rombel,setiap Rombel dengan 36 siswa,” sambungnya.

Ia menduga banyak sekolah swasta yang kurang maupun tidak mendapat siswa baru saat PPDB tahun 2023 akibat sistem PPDB yang diberlakukan di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Kupang.

“Kami menduga salah satu penyebabnya adalah sistem PPDB tiga tahap diantaranya online satu dan dua ditambah ofline sehingga membuka ruang sekolah menerima siswa lebih banyak dari pada kuota rombel yang tersedia. Karena itu kami meminta Dinas mengawal dengan benar sehingga PPDB di sekolah negeri tidak melebihi kuota mapun rombel yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa PPDB tahun 2023 dibanding tahun 2022 maupun 2021, saat penutupan PPDB di SMA maupun SMK negeri, sekolah swasta sudah menerima dua sampai tiga kelas rombel. Namun sesuai juknis yang sudah ditetapkan masih saja banyak sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa, sehingga ia menduga ada yang salah dari sistem PPDB yang dilakukan oleh sekolah negeri.

“Walau pun sekolah swasta belum menerima siswa baru sampai lima puluh persen, untuk tahun ini belum cukup bahkan ada 16 sekolah belum ada siswa yang mendaftar sama sekali. Ini pertanda bahwa tahun 2023 ini lebih buruk situasinya, kami ingin tahu ada kebocoran online dalam sistem PPDB atau ofline," katanya.

Selain itu jelas dia, membuka ruang sehingga kuota dan rombel dilanggar dari yang seharusnya, dugaan kami kuota rombel melampui daya tampung. Sesuai data tamatan siswa SMP tahun 2023 berjumlah 6219 tetapi sekolah negeri berdasarkan kuota SK Juknis Dinas PK Provinsi NTT, 21 SMA dan SMK Negeri di Kota Kupang.

"Kapasitas rombelnya sampai tujuh ribu siswa, berarti tamatan 60 SMP semua langsung terserap ke sekolah negeri yang ada, padahal sekolah swasta ada enam ribu,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan dengan Dinas PK Provinsi NTT memberikan keadilan, perlindungan, dari pemerintah, karena jika dibiarkan maka banyak sekolah swasta yang akan ditutup, karena sekolah swasta juga turut serta dalam membangun SDM di Provinsi NTT.