KATANTT.COM--Para pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, kembali melakukan aksi mogok.

Aksi mogok tersebut buntut dari kebijakan pemerintah menaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Mogok tersebut akan berlangsung selama satu bulan ini mulai Senin (1/8/2022).

Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP) menyebutkan Formapp dan seluruh asosiasi pelaku pariwisata Manggarai Barat melakukan aksi mogok massal sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus.

Aksi mogok massal diisi dengan aksi pungut sampah di beberapa pulau yang selama ini menjadi tempat tujuan wisata di Manggarai Barat termasuk Pulau Komodo dan Pulau Rinca.

Selama mogok massal berlangsung juga akan dilaksanakan upacara bendera dalam rangkah HUT RI ke-77 di Pulau Kelor. Serta melaksanakan aksi unjuk rasa yang akan dimulai pada 26 Agustus hingga 31 Agustus.

Pengurus DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) Labuan Bajo, Budi Widjaya yang dihubungi Senin (1/8/2022) mengatakan aksi mogok tersebut sebagai bentuk protes ataa kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang secara sepihak menaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Dia menyampaikan, apa yang dilakukan oleh pelaku pariwisata di Labuan Bajo karena seluruh pelaku pariwisata dan opetator pariwisata sangat dirugikan.

Menurut Budi, saat ini dengan pemberlakuan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta pelaku pariwisata di Labuan Bajo sudah terboikot.

"Sehingga sebelum memboikot ternyata kita (pelaku pariwisata) sudah lebih dahulu terboikot dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Karena seluruh tamu yang telah melakukan resevasi telah membatalkan perjalanan ke Labuan Bajo dampak dari kenaikan tarif. "Dan ini sudah terjadi sejak bulan Juni lalu," ujarnya.

Ini, lanjutnya sama dengan pemerintah mau para pelaku pariwisata mati dan tidak mau orang (wisatawan) datang ke Pulau Komodo.

Dia berharap agar pemerintah pusat bisa mengambil alih persoalan tersebut dan mendengar aspirasi dari seluruh pelaku pariwisata di Labuan Bajo. "Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan dan mendengar aspirasi (pelaku wisata)," kata Budi.

Semua elemen masyarakat dan pelaku pariwiaata sangat berharap atensi dari pemerintah pusat dengan adanya aksi mogok selama satu bulan ini.