KATANTT.COM--Provinsi NTT merupakan salah satu daerah produksi ternak dan pengirim ternak ke luar wilayah NTT untuk memenuhi kebutuhan daging di wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Saat ini pemerintah dan peternak maupun pedagang hewan antar pulau cemas dengan merebaknya dan mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah pasar hewan di Jawa Timur.

Pemerintah pun melakukan langkah antisipasi diawali dengan rapat koordinasi kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Selasa (10/5/2022).

Rapat yang dipandu kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, drh Yulius Umbu Hunggar menghadirkan drh Melky Ansar dari dinas Peternakan NTT, Dr drh Novalino Kallau dari Undana serta drh Maria Geong, PHd.

Pada kesempatan ini, drh Yulius Umbu Hunggar mengungkapkan bahwa PMK perlu diwaspadai walau pun PMK belum masuk ke NTT.

Namun diingatkan soal dampak dari PMK. "PMK berimbas pada banyak faktor. Bisa ada kelangkaan konsumsi, terganggu aspek perdagangan dan dampak ekonomi lainnya," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa PMK tidak bisa dianggap sepele karena merusak sendi perekonomian. Untuk itu Balai Karantina akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas peternakan NTT untuk langkah antisipasi pencegahan virus dan wabah.

Langkah ini diawali dgn raker dan pihaknya menggiatkan operasi Patuh dan patroli di pintu-pintu masuk yang berpotensi di NTT.

Pihaknya juga minta Polda NTT memback up dalam pelaksanaam patroli. Perlu pula sistem pencegahan dini dari ancaman masuknya PMK ke Provinsi NTT.

Pejabat Dinas Peternakan NTT drh Melky Ansar menyebutkan kalau ternak sapi, babi, domba, kambing dan kerbau rentan PMK.

Penularan terjadi melalui inhalasi, konsumsi, lecet kulit, selaput lendir dan kontak langsung maupun tidak langsung dengan masa inkubasi 14 hari.

Namun selama ini, NTT merupakan pemasok bibit kambing dari Jawa Timur serta tidak mengimpor sapi dari Jawa. Terkait dengan PMK ini maka dilakukan early warning system.

"Bersama balai karantina melakukan pembatasan lalulintas ternak dan produk ternak dari daerah tertular PMK dan untuk sementara tidak keluarkan ijin-ijin pasokan untuk ternak, kulit, daging dan produk lain nya dari daerah tertular. Kita juga perlu memastikan sapi dan babi dipotong di RPH dan daging dimasak sempurna," tandasnya.

Disebutkan pula tentang jalur risiko masuk nya PMK ke NTT meliputi pemasukan legal/ilegal ternak dan produk dari provinsi tertular PMK, migrasi hewan lintas batas, importasi semen/embryo, sisa makanan penerbangan/pelayaran antar provinsi, importasi pakan ternak, produk hewan rentan PMK seperti daging, susu dan semen sehingga perlu tindakan pencegahan tapi perlu koordinasi bersama.

Pihaknya sepakat dengan pembentukan satgas PMK sebagai langkah pencegahan walau pun NTT belum tertular.

Ditegaskan pula perlunya SK Gubernur NTT untuk menutup sementara wilayah-wilayah dan balai karantina akan gencar untuk melakukan disinfektan.

Dr drh Novalino Kallau dari Undana mengingatkan bahwa virus PMK bisa sangat cepat berpindah dan wabah bisa menyebabkan terganggunya produksi ternak.

Ia mengingatkan walaupun NTT masih zero atau bebas PMK maka tetap diwaspadai.

Sedangkan drh Maria Geong, PHd juga menyebutkan kalau wilayah NTT sampai saat ini tidak pernah tertular PMK, padahal sudah 1 abad PMK masuk ke Indonesia.

Diingatkan kalau NTT menjadi daerah produsen dan tidak memasukkan hewan dari luar NTT. "Untuk mencegah PMK masuk, strateginya melalui pengamanan pintu masuk ternak karena terlalu banyak pintu masuk di wilayah NTT," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar gubernur NTT menutup sementara wilayah NTT agar PMK tidak masuk di NTT.

"Balai karantina agar membangun relasi dengan stake holder untuk antisipasi wilayah-wilayah. Jika ada hewan PMK maka harus diantisipasi cepat serta perlunya deteksi dini dengan early warning system," ujarnya.

Wilayah NTT pun agar diproteksi untuk keamanan wilayah dan keamanan sumber daya hayati. "Pertahankan NTT menjadi daerah pemasok ternak ke wilayah lain karena bebas PMK," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo segera melakukan lockdown zonasi untuk mencegah penyakit tersebut mewabah secara luas.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Hati-hati kemarin juga kita sudah bicara dengan menteri-menteri mengenai penyakit kuku dan mulut, saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi lockdown di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten apalagi provinsi ke provinsi bisa dicegah," kata Jokowi.

Bukan hanya ke Mentan Syahrul, Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengawasi pergerakan penjualan hewan ternak di lapangan.

Ia mau pergerakan penjualan hewan ternak harus yang sudah dinyatakan sehat. "Saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas nanti siapa yang bertanggungjawab".

Sesuai hasil laboratorium Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) usai mendapat laporan masyarakat serta hasil peninjauan di lapangan oleh Dinas Peternakan Jatim, pada 5 Mei 2022 terkonfirmasi ada empat kabupaten di Jatim yang hewan ternaknya terjangkit PMK.

Kasus pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Gresik pada 28 April 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 402 ekor sapi potong yang terjangkit PMK dan tersebar di lima kecamatan dan 22 desa.

Kasus kedua dilaporkan pada 1 Mei 2022 di Kabupaten Lamongan, yaitu sebanyak 102 ekor sapi potong terindikasi mengalami PMK yang tersebar di tiga kecamatan dan enam desa.

Pada hari sama, di Sidoarjo juga ditemukan kasus yang menjangkit sebanyak 595 ekor sapi potong, sapi perah dan kerbau di 11 kecamatan dan 14 desa.

Sedangkan, kasus keempat terlaporkan pada 3 Mei 2022 di Kabupaten Mojokerto yang dilaporkan tercatat ada 148 ekor sapi potong yang tersebar di sembilan kecamatan dan 19 desa.

“Wabah yang telah menyerang 1.247 ekor di empat kabupaten tersebut yang terkonfirmasi memiliki tanda klinis sesuai dengan indikasi penyakit PMK,” kata Gubernur Jawa Timur ( Jatim ) Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (6/5/2022).

Akibatnya, Pemprov Jawa TImur menutup sementara empat pasar hewan. Khofifah menuturkan kalau penutupan sementara 4 pasar tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat koordinasi pemerintah provinsi.

Keempat pasar hewan tersebut antara lain di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan. PMK merupakan penyakit hewan akut yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan 90 persen sampai 100 persen.

Berdasarkan data Pemprov melalui Ditjen PKH Kementan, tanda klinis penyakit PMK pada hewan ternak meliputi demam tinggi (39-41 derajat celcius), keluar lendir berlebihan dari mulut dan berbusa, luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, tidak mau makan, dan kaki pincang.

Kemudian, luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku, sulit berdiri, gemetar, nafas cepat, produksi susu turun drastis.

Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu panik atas adanya wabah PMK tersebut.
Budi menegaskan kalau wabah PMK tidak menular ke manusia. Hal tersebut disampaikannya atas hasil diskusi dengan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan organisasi dunia untuk kesehatan hewan (WOAH).