KATANTT.COM--Terobosan hukum pun dilakukan PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT dengan memberi perlindungan hukum bagi hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaannya.

 

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) NTT, Marciana D. Jone.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada saat peluncuran Festival Desa Binaan dan PAD serta Program Ramai Skali Bank NTT 2022 oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di Hotel Aston Kupang, Senin, (21/3/2022).

Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho mengaku kerjasama ini dibangun demi memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM binaan Bank NTT yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT

Perlindungan hukum dimaksud jelas Alexander Riwu Kaho, dilakukan terhadap produk lokal yang merupakan hasil karya intelektual masyarakat NTT. Pasalnya, selama ini sejumlah produk entelektual asal NTT justru diklaim sepihak oleh daerah lain.

"Hasil produk lokal yang merupakan hasil karya intelektula masyarakat NTT itu yang kita lindungi dengan mendafatrkannya ke Kemenkum HAM," sebutnya.

 Kemenkum HAM NTT Apresiasi Bank NTT

Sementara Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone kepada wartawan di Hotel Aston Kupang usai peluncuran Festival Desa Binaan dan PAD serta Program Ramai Skali Bank NTT 2022 menyampaikan apresiasi kepada Bank NTT atas progres luar biasa dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di NTT dari pelaku usaha.

“Kerja sama dengan Bank NTT ini sudah tahun yang ketiga sejak 2019. Sudah cukup banyak yang Bank NTT fasilitasi, yaitu biaya pendaftaran hak intelektual, merk, dan seterusnya, biayanya oleh Bank NTT, dan ini dilakukan di seluruh cabang Bank NTT di daerah,” ungkap Marciana

“Biaya yang dikeluarkan untuk proses ini berbeda-beda, kisaranya mulai dari Rp 500 ribu untuk merk. Dengan kerja sama ini, harapan kami ada peningkatan kesadaran masyarakat bahwa setiap karya intelektual harus dilindungi dan secara bertahap orang semakin banyak yang mau mendaftarkan karya intelektual mereka, ada merk, ada sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten, dan seterusnya,” tambahnya.

Selain itu jelas Marciana, dalam tahapan ini, tidak hanya mendaftar tapi membangun penyadaran terlebih dahulu, sosialisasi dulu dengan kelompok UMKM baru pendaftaran. "Biasanya pada saat sosialisasi itu kami langsung membantu untuk pendaftaran,” ujarnya. *