katantt.com--Polda NTT kembali meluncurkan dan mendistribusikan 7.000 paket bantuan sosial dalam rangka PPKM berbasis mikro di wilayah NTT, Jumat (16/7/2021).

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Lotharia Latif SH MHum dan Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada perwakilan di Mapolda NTT.

Jumlah bantuan sosial yang disalurkan oleh Polda NTT dan Polres jajaran sebanyak 7.000 paket terdiri dari Polda NTT 700 paket dan Polres jajaran sebanyak 6.300 paket atau masing-masing Polres sebanyak 300 paket. Di Polda NTT sendiri terdapat 21 polres.

Kapolda NTT menyampaikan bahwa pelaksanaan bansos tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat terdampak pandemi Covid-19 terutama dalam situasi PPKM Mikro

Pelepasan bantuan sosial ini serentak dilaksanakan di Polres dan Kodim jajaran di seluruh jajaran Nusa Tenggara Timur.

"Hari ini ada 700 paket yang dikirimkan kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dan mudah-mudahan dapat membawa manfaat dan bisa membantu selama pandemi covid-19," ujar jenderal polisi bintang dua ini.

Pemerintah telah menetapkan dan konsen untuk terus memberikan kepedulian dan perhatian bagi warga yang berimbas pandemi Covid-19.

Aparat dan pemerintah tandas Kapolda NTT terus mengantisipasi dan menangani masalah kesehatan dan yang pemulihan ekonomi nasional.

"Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur walaupun tidak masuk PPKM darurat kita masuk dalam PPKM mikro dan kaitan dengan itu banyak masyarakat yang terdampak," tandas Lotharia Latif.

Marlinus Kaat (40), salah seorang penerima bantuan sosial ini berterima kasih dengan kepedulian pemerintah terutama dalam masa pandemi.

"Kami sangat terbantu dengan bantuan ini karena diberikan pada waktu yang tepat. Kita berharap pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal lagi," ujar warga Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang ini.

Ia mengakui selama satu tahun ini usahanya macet terutama dengan pemberlakuan PPKM mikro di Kota Kupang.

"Kita tetap taat pada anjuran pemerintah sehingga mata rantai covid bisa diputus segera," ujarnya.