katantt.com--Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH minta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penataan kembali aset milik Pemerintah Kota Kupang.

Permintaan tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021 di Aula Eltari Kupang, Senin (21/6/2021).

Saat ini ada aset milik Pemkot Kupang yang dipinjam oleh para pensiunan tetapi kemudian tidak dikembalikan.

Karena itu, Jefirstson R. Riwu Kore minta dukungan KPK dan BPKP untuk memberikan rekomendasi atau catatan yang bisa menjadi kekuatan dari Pemkot Kupang guna menertibkan kembali aset-aset tersebut.

Dukungan dari KPK dan BPKP sangat diharapkan dalam upaya penagihan piutang-piutang Pemkot Kupang, salah satunya yang berkaitan dengan pariwisata pada pihak ketiga termasuk BUMN.

Ia optimis dengan keterlibatan KPK dan BPKP, penagihan piutang yang selama ini sulit, bisa segera ditindaklanjuti.

Masalah krusial lainnya tentang aset di Pemkot Kupang menurutnya adalah masih banyak aset milik Pemkot Kupang yang belum tercatat.

Karena itu saat ini Pemerintah Kota Kupang tengah berupaya menghimpun dan mencatat semua aset yang selama ini belum tercatat.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Dr. Sally Salamah mengatakan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selaras dengan arahan presiden, BPKP telah menerbitkan agenda prioritas pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021.

Tema pengawasan yang diusung adalah “Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi”.

Menurutnya untuk pengawasan tingkat nasional, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 15 kelompok isu strategis dengan 60 obyek pengawasan.

Untuk tingkat daerah, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 12 isu strategis pembangunan nasional, 5 sektor pembangunan daerah (pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pembangunan ekonomi), serta 67 isu pembangunan tematik yang tersebar pada 34 provinsi.

Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis pembangunan nasional adalah sektor pariwisata dan pertanian.

Rakorwasin yang diselenggarakan hari ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam koordinasi dan harmonisasi pengawasan intern di daerah.

Pengawasan intern yang terkoordinasi dan harmonis akan meningkatkan kualitas pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Rakor ini juga menyasar peningkatan efektivitas pengawasan intern melalui identifikasi area strategis dan prioritas di daerah yang menjadi obyek dan desain kolaborasi pengawasan intern oleh BPKP dan APIP daerah se-Provinsi NTT.