Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8/2026). KPK menghadirkan pendidikan antikorupsi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas gerakan pencegahan korupsi hingga ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat membangun budaya antikorupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdampak bagi masyarakat.
Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dimulai dari ruang-ruang kelas. Melalui program KPK Mengajar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa sekolah dasar sebagai fondasi untuk membangun generasi yang antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melepas keberangkatan armada program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Jakarta, Selasa (9/6/2026).
KATANTT.COM---Direktur PT Flores Jaya Sejati, Jemy Lasmono Nday, selaku pemilik gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Manggarai Barat memberikan klarifikasi resmi terkait informasi yang menyebutkan adanya aktivitas penampungan BBM ilegal atau subsidi di lokasi miliknya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi menyerahkan keketuaan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) kepada Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) pada acara 21st ASEAN-PAC Principals Meeting yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dari Jakarta, pesan kuat dikumandangkan: integritas adalah katalis pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal itu di hadapan delegasi 17 negara anggota Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI), sambil mengusung isu-isu strategis seperti transparansi kepemilikan, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pemanfaatan AI dan blockchain untuk cegah korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode tahun 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2025, telah diundur menjadi tanggal 11 April 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan akun media sosial baru, yakni @KPK_RI di platform TikTok. Akun ini diresmikan secara simbolis oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara Seminar Literasi Digital bertajuk "Dari Teks Jadi Tren: Merajut Narasi Publik melalui Media Digital" di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V menemukan adanya wajib pajak di kawasan wisata Labuan Bajo, yang belum menuntaskan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat. Karenanya, KPK melakukan pendampingan terhadap Pemda Manggarai Barat untuk optimalisasi pajak, sehingga tak lagi terjadi kebocoran pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang, Andi Dwina Isfani, enggan memberi pernyataan usai menjalani pemeriksaan selama hampir 7 jam dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kemtan)
Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis dan monitoring evaluasi implementasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Moment HUT ke-78 Kemerdekaan RI mestinya dimaknai kemerdekaan bagi petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang yang menjadi korban pencemaran tumpahan minyak Montara agar tidak mau di adu domba oleh pihak asing.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan pimpinan Kantor Pengacara Maurice Blackburn di Australia ke Indonesia guna segera mencairkan dana ganti rugi kepada petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Kota Kupang berkomitmen kuat mencegah tindak pidana korupsi dengan menandatangani Komitmen bersama KPK. Penandatanganan dilakukan Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh bersama Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria.
Akreditor Utama Divisi Propam Mabes Polri berkunjung ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kupang. Kunjungan kerja dari Akreditor Utama Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Div Propam Polri) dipimpin AKBP Abas Basuni didampingi AKP Amru Ichsan dari Direktorat Reskrimsus Polda NTT.
