KATANTT.COM---Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) mendesak Komisi Yudisial (KY) memeriksa majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ruteng yang menangani dua perkara sengketa tanah. Jika terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, mereka meminta sanksi tegas hingga pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
KATANTT.COM---Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai melancarkan kritik keras terhadap DPRD Manggarai yang mengusulkan tambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4,1 miliar. LPPDM menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan hanya menghamburkan uang negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit.
