Jurnalis profesional tidak boleh terlibat politik untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kepercayaan publik. Keterlibatan dalam politik akan memicu konflik kepentingan yang membuat karya jurnalistik rentan bias dan tidak lagi berimbang.
KATANTT.COM---Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit bersama istrinya, Meldyanti Hagur Marcelina, resmi melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polres Manggarai pada Rabu (27/5/2026). Laporan tersebut diajukan sebagai respons atas pernyataan yang dimuat media online VIVA NTT edisi 22 Mei 2026.
Total Jemaah Haji NTT sebanyak 533 jemaah haji, yang melalui Bandar Udara Internasional El Tari Kupang sebanyak 310 jemaah haji, sisanya diberangkatkan via Bandar Udara lainnya langsung ke Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.
Pelarangan pemutaran film Pesta Babi merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap UUD 1945, pelanggaran terhadap hak berekspresi dan hak publik untuk memperoleh serta mengakses karya seni dan informasi. Tindakan pelarangan ini memperlihatkan masih kuatnya praktik sensor dan tekanan terhadap ruang-ruang kebudayaan dan pengetahuan di Indonesia, bahkan ketika negara seharusnya menjamin kebebasan warga untuk berpikir, berdiskusi, dan menentukan pilihan secara mandiri.
Konsul Australia untuk Diplomasi Publik di Bali, Lachlan Norton, secara resmi membuka lokakarya sehari bertajuk Transformasi Digital Berbasis AI untuk perwakilan media lokal dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Grand Santhi-Denpasar, Jumat (8/5/2026).
Bandar Udara Internasional El Tari Kupang bersama Kementerian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Operasi Keberangkatan Jamaah Haji Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen kuat menjaga kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam bertugas. Komitmen ini mencakup penghormatan terhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
KATANTT.COM---Pernyataan Fungsionaris Adat Nggorang, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair, yang mengklaim hanya sebagai saksi dalam kasus sengketa tanah Kerangan, langsung mendapat tanggapan keras dari pihak ahli waris alm. Ibrahim Hanta.
Pada momentum World Press Freedom Day 2026 atau Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar slogan tahunan, melainkan fondasi utama demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Polda NTT memperkuat sinergitas dengan semua stakeholder dalam memperkuat pengawasan terhadap setiap tahapan penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026. Termasuk dalam memperkuat literasi media kepada siswa Bintara Polri yang menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negera Kupang.
KATANTT.COM---Sebuah dokumen Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat mengungkap praktik yang tidak lazim dalam pengelolaan tanah adat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Kupang akan menjadi ruang perjumpaan cerita dan inspirasi dari Papua melalui pemutaran dua film dokumenter produksi Imaji Papua, yang mengangkat realitas kehidupan pemandu wisata Papua serta kekayaan alam di tanah timur Indonesia.
KATANTT.COM---Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Djemi Amnifu, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat terkait aturan baru bagi media dan pers di wilayah tersebut.
KATANTT.COM---Dunia pers saat ini tengah berdiri di persimpangan jalan yang terjal. Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi, media massa dituntut untuk tidak sekadar mengejar kecepatan informasi, tetapi wajib memegang teguh integritas sebagai pilar keempat demokrasi.
Kebebasan pers sedang tidak baik-baik saja. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia Tengah menjadi sorotan dalam diskusi publik ‘Pembungkaman Media dan Krisis Kebebasan Pers Indonesia Bagian Tengah’ yang diselenggarakan oleh HRWG, bekerja sama dengan AJI di Denpasar, Kamis (22/1/2027).
Human Rights Working Group (HRWG) bekerjasama dengan AJI Denpasar menggelar Diskusi Publik selama sehari tentang Pembungkaman Media dan Krisis Kebebasan Pers di Wilayah Indonesia Tengah Dalam Rangka Tindak Lanjut Kerjasama Dewan Pers dan Komnas HAM mengenai Perlindungan Jurnalis.
