Fraksi Harapan Baru DPRD Manggarai Barat mendorong percepatan aliran listrik melalui RDP bersama manajemen PLN ULP Labuan Bajo.
KATANTT.COM---Fraksi Harapan Baru DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PLN ULP Labuan Bajo pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan ini bertujuan mendesak percepatan penyambungan aliran listrik di sejumlah wilayah yang hingga kini masih gelap gulita.
Langkah fraksi gabungan yang terdiri dari Partai PAN, Golkar, dan Perindo ini merupakan bagian dari komitmen mendukung program Indonesia Terang yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespons keluhan warga selama masa reses tahun 2025.
Ketua Fraksi Harapan Baru, Inocentius Peni, menegaskan bahwa akses listrik adalah kebutuhan dasar yang fundamental bagi masyarakat. Karena itu, sebagai wakil rakyat, Ia perlu untuk memperjuangkannya.
Dalam rapat yang diselenggarakan di Kantor PLN ULP Labuan Bajo tersebut, Ino meminta PLN segera menindaklanjuti data desa dan kampung yang telah diusulkan agar masuk dalam penganggaran tahun ini.
"Kami meminta ULP Labuan Bajo memprioritaskan usulan ini untuk segera diteruskan ke Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K), sehingga bisa segera diproses dan masuk dalam penganggaran tahun 2026/2027," ujar politisi PAN tersebut.
Di sisi lain, anggota Fraksi dari Partai Golkar, Rofinus Rahmat, menyoroti adanya anomali dalam distribusi jaringan di lapangan. Ia mengungkapkan keresahan warga di desa-desa yang secara geografis dekat dengan gardu induk namun justru belum mendapatkan aliran listrik.
"Ada desa dan kampung yang sangat jauh, jaringan listriknya sudah, tapi ada juga kampung dan desa yang jaraknya dekat sumber listrik (gardu), justru belum teraliri listrik," tegas Rofinus.
Selain masalah jangkauan, Rofinus juga mendesak perbaikan gangguan jaringan di Kecamatan Sano Nggoang, khususnya jalur Bambor-Werang dan Dahot-Werang, yang kerap terputus akibat cuaca ekstrem.
Senada dengan kedua rekannya, anggota fraksi, Anton Aron mendesak agar Prioritas pembangunan diarahkan pada kampung yang berada di radius terdekat dari infrastruktur desa saat ini. Hal ini didasari atas efisiensi anggaran, mengingat jarak jangkauan yang pendek.
"Contoh nyatanya adalah Kampung Pinggong (500m dari gardu) dan Kampung Rangat (1,8 km dari gardu)," ucapnya.
Ia menambahkan, urgensi pelistrikan ini sangat tinggi mengingat adanya fasilitas umum vital di wilayah tersebut, seperti sekolah, Puskesmas, Pustu, rumah ibadah, hingga kantor desa.
Anton berharap wilayah yang telah disurvei PLN menjadi prioritas eksekusi tahun 2026/2027, sementara wilayah yang belum terdata segera dimasukkan dalam agenda survei utama.
"Yang kami lampirkan dalam surat RDP ini dan kebetulan sudah disurvey oleh PLN, harap dieksekusi tahun ini. Sementara yang belum, agar disurvey ke depannya," ungkap Anton.
Menanggapi desakan tersebut, Manajer PLN ULP Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, menjelaskan bahwa koordinasi jadwal survei perencanaan jaringan untuk kampung-kampung yang belum berlistrik akan disesuaikan dengan agenda tim PLN UP2K Flores.
"Kami terus berkoordinasi intens dengan tim UP2K Flores untuk menyusun jadwal survei. Prinsipnya, PLN berkomitmen memperluas akses listrik, namun teknis pelaksanaannya harus selaras dengan agenda perencanaan yang ada," ujar Virtus.
Sementara itu, terkait perbaikan kerusakan di Sano Nggoang, Virtus menegaskan bahwa petugas PLN ULP Labuan Bajo telah bersiaga sejak Kamis siang untuk memulihkan jaringan yang terdampak cuaca buruk di Kecamatan Mbeliling dan Sano Nggoang. Hingga Sabtu sore pukul 16.00 WITA, sebanyak 21 dari 31 gardu distribusi telah berhasil dinyalakan kembali.
"Petugas kami masih berjibaku di lapangan. Saat ini, 21 gardu sudah normal, dan 10 gardu sisanya masih dalam proses pengerjaan. Kami upayakan secepat mungkin agar seluruh masyarakat bisa kembali menikmati aliran listrik dengan aman," tambahnya.
TAGS : Fraksi Harapan Baru RDP DPRD PLN PLN ULP Labuan Bajo
