Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, S.P., M.A.P.
KATANTT.COM---Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III menyelenggarakan Pelatihan Petugas Penjamah Makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kapasitas petugas lapangan dalam mengelola dapur yang aman, higienis, dan sesuai standar gizi.
Pelatihan dilaksanakan serentak di dua lokasi, yakni Hotel Grand Mutiara Kupang dan Manggarai Convention Center Ruteng, pada Sabtu (1/11/2025). Sebanyak 2.705 peserta dari 75 SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di NTT, meliputi Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur yang mengikuti kegiatan ini. Setiap satuan diwakili oleh kepala SPPG, asisten kesehatan, ahli gizi, serta relawan yang bertugas dalam pelaksanaan layanan makan bergizi.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, S.P., M.A.P., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar agenda teknis, melainkan fondasi penting dalam menjamin mutu dan keamanan pangan di setiap dapur Program MBG. Ia menekankan bahwa setiap petugas harus memiliki pemahaman mendalam serta keterampilan praktis agar seluruh proses pengolahan dan penyajian makanan memenuhi standar keamanan, higienitas, dan gizi seimbang.
Ranto juga mengingatkan pentingnya sinergi antara tenaga lapangan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat waktu, merata, dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti NTT.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang membawakan materi tentang sanitasi dapur dan kebersihan lingkungan kerja, Dinas Lingkungan Hidup dengan materi pengelolaan limbah dan higienitas lingkungan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) yang membahas keamanan pangan dan gizi seimbang, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan bahan pangan, serta BPJS Ketenagakerjaan yang menjelaskan perlindungan sosial bagi relawan SPPG.
Seluruh materi disampaikan secara interaktif melalui kombinasi teori dan praktik langsung agar peserta memahami secara menyeluruh prosedur penjamahan makanan sesuai regulasi kesehatan.
"Kami berharap pelatihan ini memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan makan bergizi gratis yang aman, sehat, dan layak bagi seluruh peserta didik Indonesia," ujar Ranto.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, Antonius Hani, turut menjelaskan pentingnya pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari sistem keamanan pangan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan sampah dapur dari SPPG dilakukan sesuai prinsip lingkungan yang sehat. Dinas Lingkungan Hidup Manggarai bekerja sama dengan sembilan SPPG dalam pengangkutan limbah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ncolang Poco, sejauh 12 kilometer dari Kota Ruteng. Operasional pengangkutan dilakukan setiap hari menggunakan empat dump truck, empat amroll truck, dan kendaraan roda tiga.
"Kami mendukung penuh misi Bupati Manggarai untuk mewujudkan Ruteng Kota Molas, kota yang bersih, indah, dan sehat. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci menuju generasi Indonesia yang sehat dan berdaya," ujarnya.
Dalam sesi terpisah, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan memaparkan implementasi jaminan sosial bagi relawan dapur SPPG. Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan manfaat maksimal.
Program ini dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya perlindungan ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan negara atas dedikasi para relawan yang menjadi garda terdepan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis," disampaikan dalam sesi tersebut.
Melalui pelatihan ini, BGN menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem gizi nasional dengan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup bersih, membangun sistem ketahanan gizi nasional yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan tata kelola gizi yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta.
Pelatihan Penjamah Makanan di NTT menjadi momentum penting dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan Program MBG di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi lintas sektor, BGN optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi investasi strategis bagi pembangunan manusia Indonesia menuju generasi sehat, cerdas, dan produktif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kegiatan tersebut, BPOM juga menegaskan kembali standar higienitas dan tata tertib bagi para penjamah makanan, yang meliputi kewajiban menjaga kebersihan diri dan kesehatan sebelum bekerja, menggunakan pakaian kerja bersih yang khusus digunakan di area dapur, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala, serta mengganti alat pelindung diri sesuai prosedur dan melaporkan setiap potensi kontaminasi pangan.
Pelatihan ini menandai langkah nyata BGN bersama pemerintah dan mitra kerja dalam memperkuat layanan gizi bagi masyarakat, menuju terwujudnya Indonesia yang sehat.
TAGS : Penjamah Pangan Kualitas Makanan Makanan Gizi Gratis BGN SPPG NTT
