Pemkab Manggarai dan Plan Indonesia Gelar Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual

KATANTT.COM---Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) bekerja sama dengan Yayasan Plan International Indonesia menggelar Pelatihan Kapasitas Pencegahan Pelecehan Seksual, Eksploitasi, dan Kekerasan, Selasa (7/10/2025), di Aula TP-PKK Kabupaten Manggarai, Ruteng.

 

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Project International Climate Initiative (IKI) yang sebelumnya dilaksanakan di wilayah tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak.

 

Sebanyak 32 instansi dan lembaga di Kabupaten Manggarai turut berpartisipasi, terdiri atas unsur perangkat daerah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga pendidikan. Tim dari Plan Indonesia juga hadir secara langsung sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut.

 

Dorong Birokrasi yang Peduli dan Inklusif

 

Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai, Meldiyanti Hagur Nabit, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender serta peningkatan kesadaran lingkungan.

 

"Kita tidak bisa hanya berbicara soal kebijakan. Perubahan besar selalu berawal dari perilaku kecil. Ketika kita bicara tentang perubahan iklim atau pencegahan kekerasan, ujungnya adalah perilaku manusia," ujar Meldiyanti.

 

Ia menambahkan, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat berjalan bersama.

 

"Tidak ada gunanya pemerintah bergerak tanpa masyarakat, dan sebaliknya. Semua pihak harus belajar bersama, saling menghargai, serta menjaga lingkungan demi masa depan Manggarai," tuturnya.

 

Plan Indonesia: Perlindungan adalah Nilai Kemanusiaan

 

Manajer IKI Project Plan Indonesia, Maulinna Utaminingsih, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai safeguarding policy dan sistem pencegahan kekerasan dalam setiap program pembangunan daerah.

 

"Safeguarding bukan sekadar aturan administratif, tetapi nilai kemanusiaan yang memastikan setiap orang merasa aman, dihargai, dan terlindungi," jelasnya.

 

Ia menegaskan, setiap peserta perlu memahami tata cara pelaporan dan penanganan kasus kekerasan secara tepat.

 

"Kesadaran kolektif sangat penting. Setiap orang berpotensi menjadi korban maupun pelaku, sehingga kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang aman," imbuh Maulinna.

 

Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak

 

Sementara itu, Putri Mumpuni, Government Engagement and Safeguarding Specialist Plan Indonesia, menegaskan bahwa pelatihan ini juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang kerja yang aman, inklusif, dan berintegritas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan.

 

"Kami ingin memastikan seluruh mitra Plan, termasuk pemerintah daerah, vendor, dan konsultan, memahami standar perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan," jelasnya.

 

Putri menambahkan, apabila terjadi kasus kekerasan, Plan Indonesia akan merujuk korban ke lembaga layanan resmi seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kepolisian, atau lembaga keagamaan yang memiliki unit perlindungan sosial.

 

"Kami bukan lembaga penanganan kasus, tetapi kami mendorong setiap pihak agar memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak," tegasnya.

 

 

Isu Lingkungan dan Perlindungan Sosial Saling Berkaitan

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Manggarai juga menyoroti kaitan erat antara isu sosial dan perubahan iklim. Menurutnya, perempuan sering kali menjadi kelompok paling terdampak akibat krisis lingkungan, terutama dalam akses terhadap air bersih dan kesehatan keluarga.

 

"Banyak ibu-ibu di desa harus antre hingga dua jam untuk mendapatkan air bersih. Dari waktu yang hilang itu, kita sebenarnya kehilangan potensi ekonomi yang sangat besar setiap tahun," ungkap Meldiyanti.

 

Ia menilai, setiap kebijakan lingkungan perlu memasukkan perspektif sosial dan gender agar pembangunan benar-benar berkelanjutan.

 

Manggarai Menuju Daerah Ramah dan Tangguh

 

Pelatihan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Manggarai untuk memperkuat komitmen menuju daerah yang aman, ramah terhadap perempuan dan anak, serta tangguh menghadapi perubahan iklim.

 

"Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga mitra seperti Plan Indonesia, kita ingin menjadikan Manggarai sebagai contoh daerah yang tidak hanya cerdas dalam birokrasi, tetapi juga berempati dan berkeadilan sosial," tutup Meldiyanti.