KATANTT.COM---Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa, mengusulkan pembangunan fasilitas storage atau penampungan BBM (Terminal BBM) baru di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Usulan strategis ini disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Labuan Bajo, Kamis (9/4/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Dirjen Migas dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direksi PT PLN (Persero), Direksi PT Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan Pemerintah Provinsi NTT.

Dipo menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah lonjakan permintaan BBM, menyusul adanya satuan militer baru di wilayah tersebut, yakni Batalyon 834 TNI Angkatan Darat.

"Kenapa saya mengusulkan di Kabupaten Nagekeo? Karena di situ ada penambahan kemarin itu, kalau nggak salah ada 3.000 tentara di situ, satu batalion," ujar Dipo, merujuk pada pentingnya stabilitas pasokan BBM untuk operasional satuan TNI tersebut.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa distribusi BBM di daratan Flores masih bertumpu pada titik-titik yang kapasitasnya terbatas. Menurutnya, infrastruktur yang ada di Kabupaten Sikka dan Ende tidak lagi ideal untuk menjangkau seluruh wilayah Flores bagian tengah hingga timur secara merata.

"Karena yang ada sekarang itu kan di Sikka. Itu cuma bisa mencukupi Flores Timur, Sikka sendiri, sama Lembata. Sedangkan Ende, storage ada, tapi kecil. Dengan pertumbuhan penduduk, sekarang hanya memenuhi Ende sendiri dan sebagian Nagekeo." Jelasnya

lebih lanjut, Dipo menilai Kabupaten Nagekeo memiliki posisi sangat strategis untuk menjadi hub distribusi baru. Keberadaan terminal BBM di Nagekeo diprediksi mampu mengamankan pasokan energi untuk tiga kabupaten sekaligus.

"Kenapa saya usulkan di Nagekeo, karena bisa membawahi tiga Kabupaten sekaligus," pungkasnya.

Atas kondisi tersebut, Ia mengharapkan perhatian serius dari pihak Pertamina Patra Niaga, mengingat wilayah Flores kerap mengalami kendala distribusi BBM. Selain faktor cuaca dan medan yang ekstrim, juga karena keterbatasan infrastruktur penyimpanan.

Menutup penyampaiannya, legislator asal NTT ini memberikan catatan kritis kepada Pertamina Patra Niaga, terkait penjualan BBM yang menyalahi aturan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. 

"Itu ada beberapa, yang mereka nggak ada takutnya, seolah-olah mereka sudah ada pegangan orang-orang. Nah, itu sekali-sekali perlu disidak SPBU-SPBU yang nakal itu," tutupnya.