KATANTT.COM--Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake, SH, MDC, minta perhatian serius pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pemborosan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
Penegasan ini diungkapkan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTT di Kantor Gubernur NTT, Senin (15/1/2024).
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama yaitu terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting yang menjadi prioritas nasional.
Orang nomor satu di NTT ini berharap agar diperhatikan bersama dalam penanggulangan melalui program-program agar mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT.
“Beberapa program prioritas dan hal-hal yang perlu kita berikan perhatian karna ini juga sudah menjadi perhatian bapak presiden yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting," katanya.
“Selain itu juga ada beberapa bencana yang sedang kita hadapi dan juga tidak bisa diprediksi kapan selesainya seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, sehingga hal ini cukup mengganggu perekonomian Provinsi NTT," sambungnya.
Apalagi sempat ada penutupan 4 bandara di Pulau Flores yakni bandara di Larantuka, Ende, Maumere maupun Lembata akibat imbas dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi.
Ia juga meminta perhatian bersama terkait korelasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga akan menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memprioritaskan capaian program dengan mengurangi aktifitas yang tidak berkaitan langsung.
"Juga perlu melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran dan memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024," pintanya.
Ayodhia Kalake juga menekankan untuk memperhatikan ASN khususnya di lingkup Pemprov NTT dengan tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 12 bulan di tahun anggaran 2024.
“Tentu kita juga harus memberikan perhatian kepada seluruh ASN khususnya ASN di lingkup pemprov. NTT dengan mengupayakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat berjalan selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2024 sehingga kita harapkan ini akan meningkatkan kinerja dari para ASN di lingkungan Pemprov NTT,” jelas Ayodhia Kalake.
Untuk diketahui bersama struktur APBD Prov. NTT Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 5.164.872.070.656,00 , Belanja Daerah Rp 5.170.584.590.092,00 dan Pembiayaan Daerah Rp 5.712.519.436,00.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTT, Dra. Bernadeta Usboko, Asisten Administrasi Umum Setda NTT, Samuel Halundaka, SIP, MSi.
Acara diawali dengan penyerahan secara simbolis DPA SKPD lingkup Pemprov NTT Tahun Anggaran 2024 oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake kepada perwakilan 5 perangkat daerah yakni Biro Umum Setda NTT, Sekretariat DPRD NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT serta Badan Kesehatan Bangsa dan Politik NTT.