• Nusa Tenggara Timur

Ini Alasan Politisi Milenial Yang Juga Jurnalis Maju Caleg dari Perindo

Reli Hendrikus | Selasa, 05/12/2023 20:51 WIB
Ini Alasan Politisi Milenial Yang Juga Jurnalis Maju Caleg dari Perindo Dua politisi muda Partai Perindo yaitu Firda Riwu Kaho yang maju caleg DPR RI Dapil NTT 2 dan Semy Rudyard Balukh maju caleg DPRD Kota Kupang Dapil Kelapa Lima.

KATANTT.COM--Calon Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Semy Rudyard Balukh merupakan pendatang baru di dunia politik. Ia sebelumnya adalah seorang jurnalis.

Semy kini maju sebagai calon Anggota DPRD Kota Kupang dari daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi wilayah Kecamatan Kelapa Lima. Sebelumnya ia pernah menjadi jurnalis di harian Timor Express Kupang dan kini di media online RakyatNTT.com.

Sosok muda ini juga bergelut di berbagai organisasi masyarakat, pemuda maupun organisasi profesi sebelum masuk partai politik.

Alasan Berpolitik

Pada sebuah kesempatan, Semy mengatakan tak tertarik menjadi anggota DPRD. Alasannya, untuk sampai ke sana butuh investasi yang sangat mahal. Tak hanya modal politik, sosial, maupun intelektual, tapi juga harus punya modal finansial yang kuat.

Karena faktor-faktor tersebut, ia beberapa kali pernah ditawar untuk maju menjadi caleg, namun ia menolak. Ia tetap memilih menjadi wartawan.

Di dunia pers, sosok ini cukup berpengalaman. Sudah 15 tahun ia menggeluti dunia tulis menulis ini. Bahkan, sewaktu masih di kampus pun, ia sudah menulis berita di beberapa media.

Setelah menyelesaikan S1 Sastra Inggris dari STIBA CNK pada tahun 2008, ia menjadi jurnalis di harian Timor Express. Ia pun bertugas di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Saat di Jakarta itulah ia mendalami betul dinamika politik nasional dan daerah.

Kebetulan, saat menjadi jurnalis, sosok ini konsen menulis tentang anggaran publik. Ia menelisik anggaran baik di APBD maupun APBN yang cenderung tidak prorakyat. Ketertarikannya pada isu anggaran membuatnya pernah meraih fellowship penulisan anggaran publik yang diadakan LSPP Jakarta tahun 2012 lalu.

Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Kupang ini mendalami betul politik anggaran di Kota Kupang. Ia serius mengkritisi berbagai kebijakan anggaran di Kota Kupang. Ia menilai kebijakan anggaran yang dibuat tidak pro-kepentingan publik. Anggaran tidak proporsional dan cenderung berbau kolusi.

"Satu-dua tahun terakhir banyak anggaran bantuan untuk masyarakat yang dipotong, bantuan kesehatan dikurangi, sementara biaya untuk pejabat khususnya DPRD naik 100 persen, mulai dari tunjangan, operasional sampai dana pokir dan lain-lain," katanya.

Ia mencontohkan, anggaran bedah rumah dicoret padahal masih ada ratusan rumah warga yang tidak layak huni yang mesti dibantu. Selain itu, anggaran bantuan BPJS gratis dicoret, padahal masih banyak warga yang tidak punya BPJS. Anggaran raskin dan bantuan untuk siswa juga dicoret.

"Sementara biaya sewa kendaraan anggota dewan naik dari Rp14 juta menjadi Rp21 juta per bulan. Biaya sewa rumah naik dari Rp8 juta jadi Rp17 juta per bulan. Belum lagi biaya operasional, perjalanan dinas dan biaya lain-lain. Ini sangat tidak wajar. APBD kita habis hanya untuk biayai pejabat," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai pekerja pers, ia banyak memantau kehidupan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Di kota sekalipun, masih sering ditemui anak-anak yang tidak bersekolah karena orangtua kurang mampu. Masih banyak anak putus sekolah. Termasuk kehidupan keluarga yang hidup dengan berharap bantuan orang lain. "Bahkan ada keluarga yang tidak bisa sekolahkan anak karena tidak mampu beli seragam sekolah," kata mantan redaktur pelaksana harian Timor Express ini.

Fakta-fakta seperti ini berbanding terbalik dengan kebijakan anggaran yang selama ini dibuat pemerintah dan DPRD. Menurutnya, anggaran triliunan habis setiap tahun tapi hanya segelintir yang dirasakan masyarakat. Lebih banyak dinikmati pejabat.

Oleh karena itu, mantan mahasiswa Fikom Universitas Mercu Buana ini bertekad memperjuangkan kesetaraan anggaran. Selain porsi anggaran untuk ekonomi sosial, pendidikan dan kesehatan, anggaran infrastruktur juga harus proporsional. Pasalnya, masyarakat di daerah pinggiran kota selama ini terpinggirkan. Infrastruktur tidak memadai, sehingga akses masyarakat menjadi kendala.

Pilih Partai Perindo

Sosok Semy Rudyard Balukh untuk pertama kalinya bergabung bersama partai politik. Partai Perindo merupakan partai pertama yang menjadi panji perjuangannya di jalur politik.

Ditanya soal alasan bergabung ke Partai Perindo, mantan mahasiswa Magister Manajemen Unwira Kupang ini menjelaskan sebagai seorang nasionalis, dirinya terkesan dengan visi persatuan yang diusung partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini. Selain itu, partai ini juga konsen pada perjuangan untuk Indonesia sejahtera.

"Selain mengusung persatuan, partai ini juga fokus pada program-program membangun kesejahteraan, di antaranya membantu usaha kecil di masyarakat," kata Pemred RakyatNTT.com ini.

Karena itu, Partai Perindo dinilai sangat cocok memperjuangkan keadilan anggaran publik agar tercipta masyarakat yang sejahtera. "Karena kota kecil seperti Kupang ini ekonominya masih digerakkan oleh APBD. Kalau APBD tidak prorakyat, tentu ekonomi berjalan lambat. Jangan harap masyarakat sejahtera," tegas mantan Wakil Ketua AMPI NTT ini.

FOLLOW US