KATANTT.COM--Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meluncurkan temuan utama dari studi terbaru mereka tentang pemetaan layanan keuangan digital untuk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) hari ini (10/8) di Banda Aceh. Studi bersama ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital BPR/BPRS sebagai salah satu dari empat pilar yang tercantum dalam Peta Jalan OJK untuk Pengembangan BPR/BPRS 2021-2025.

Menggunakan metode penelitian campuran yang memadukan studi kepustakaan, diskusi kelompok terpumpun, dan survei, studi ini melibatkan secara keseluruhan 865 BPR dan 77 BPRS. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tren perkembangan layanan keuangan digital di sektor perbankan, meninjau situasi digitalisasi saat ini di BPR dan BPRS, termasuk peluang, kesenjangan dan tantangan, serta mengidentifikasi layanan keuangan digital yang dapat diadaptasi untuk BPR/BPRS.

Studi ini mengungkapkan dua tantangan utama yang dihadapi oleh BPR/BPRS dalam proses internal mereka untuk memulai digitalisasi: biaya tinggi yang terkait dengan investasi dalam infrastruktur teknologi dan kurangnya kapasitas SDM internal dalam beradaptasi dengan teknologi. Namun, disamping tantangan tersebut, studi ini juga menemukan alasan kuat untuk memulai merumuskan strategi transformasi digital yang sesuai untuk BPR/BPRS, seperti peluang tinggi untuk pengembangan bisnis dan persaingan yang lebih ketat di sektor perbankan.

Selain itu, studi ini menyoroti kerja sama antar lembaga sebagai solusi potensial untuk mendorong transformasi digital bagi BPR/BPRS melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi atau bank komersial yang telah bekerja sama dengan BPR dalam transaksi pembayaran digital. Kerja sama seperti ini akan membuat transformasi digital lebih mudah diakses dan efisien, terutama mengingat studi menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh BPR/BPRS dengan perusahaan teknologi maupun bank komersial masih di bawah 28 persen.

Djauhari Sitorus, Manajer Proyek ILO untuk Meningkatkan Akses UKM ke Layanan Keuangan (Promise II Impact), menyatakan bahwa BPR dan BPRS memiliki posisi yang unik untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dengan biaya lebih rendah dan sederhana bagi klien mereka, terutama usaha mikro dan kecil (UMKM).

"Perkembangan teknologi digital yang cepat dalam beberapa tahun terakhir memberikan peluang untuk akses yang jauh lebih mudah dan luas terhadap layanan keuangan, yang dapat bermanfaat bagi UMKM untuk mendapatkan persetujuan kredit lebih cepat, cara yang lebih nyaman dalam melakukan pembayaran kepada pelanggan dan pemasok, serta biaya transaksi keuangan yang lebih rendah secara umum. Oleh karena itu, hasil studi diharapkan dapat berkontribusi pada formulasi kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif," katanya.

Sotarduga Napitupulu, Penasihat Deputi Komisioner Regional OJK, mengatakan bahwa OJK akan terus mendukung penerapan teknologi digital yang meningkatkan kinerja BPR/BPRS. "Sebagai badan pengatur dan pengawas BPR, OJK mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh ILO melalui studi bersama dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital BPR/BPRS. Ini sejalan dengan Cetak Biru Transformasi Digital untuk Perbankan dan Peta Jalan Pengembangan BPR dan BPRS 2021-2025," katanya.

Selain itu, OJK juga mendukung jika ada kajian lanjutan dan juga perluasan wilayah intervensi proyek ILO untuk menumbuhkembangkan ekosistem UKM di wilayah-wilayah berpotensi lainnya di Indonesia.

Acara peluncuran dihadiri oleh direktur BPR/BPRS di provinsi Aceh dan Sumatera Utara, lembaga keuangan non-bank, pejabat pemerintah daerah dan perwakilan Dewan Atsiri Indonesia (DAI). Selain dari penyebaran temuan utama, acara ini juga memfasilitasi dialog antara UMKM, lembaga keuangan dan para pembuat kebijakan untuk mendukung dan memperkuat ekosistem rantai nilai di sektor ekonomi prioritas di provinsi Aceh.

Program Promise II Impact ILO, yang didanai oleh Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang memungkinkan bagi sektor keuangan inklusif untuk UMKM yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja, terutama dalam situasi pasca-pandemi. Proyek ini juga mendukung prioritas pemerintah Indonesia untuk mempromosikan ekonomi digital serta sejalan dengan kebijakan dan program pemulihan ekonomi pasca-pandemi pemerintah yaitu mendorong transformasi digital dan peningkatan inklusi keuangan, termasuk pembiayaan bagi UMKM.