KATANTT.COM--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang melalui Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk pertama kalinya menggelar sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), camat, rumah sakit dan pihak terkait yang telah membangun kerjasama dengan Disdukcapil.

Acara yang berlangsung sehari, Selasa (7/12/2022) ini bertempat di aula Restoran Subasuka Kupang dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Angela Tamo Inya.

Kadis Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamo Inya mengatakan, Dukcapil bertugas untuk melakukan tata kelola Adminduk termasuk di dalamnya pemanfaat data kependudukan.

Hal ini kata dia, berdasarkan amanat pasal 58 ayat (4) UU 24/2013 tentang perubahan UU 23/2006 tantang administrasi kependudukan memperoleh mandat untuk melakukan integrasi data dan interoperabilitas data untuk semua kepeluan diantara pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

"Saat ini sudah terbangun big data kependudukan Indonesia dengan populasi terbesar ke 4 di dunia setelah Cina, India dan USA.Jumlah penduduk Indonesia yang ada pada big data tersebut per 30 Desember 2020 berjumlah 271.349.889 jiwa , terdiri dari laki-laki 137.119,901 jiwa dan perempuan 134.229 jiwa serta keluarga sejumlah 86.437.053," jelasnya.

Untuk itu, urgensi data kependudukan untuk pembangunan Indonesia semakin menguat dalam 10 tahun terakhir ini. Sudah ada 5020 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil Kemendagri untuk integrasi akses pemanfaatan data kependudukan. Lembaga tersebut antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, kampus, pemerintahan daerah dan rumah sakit, perusahan pembiayaan, perusahan tanda tangan elektronik,

Selain itu, jelasnya Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan sinkronisasi data untuk bantuan sosial dan subsidi meliputi data Bansos dari Kemensos, Kementerian Pertanian, Kemenko UKM, PLN, BPJS Kesehatan, yang kemudian di diintegrasikan juga dalam data NPWP dari Dirjen Pajak , data ASN, dan BKN, data pendidikan di sekolah keagamaan/pesantren (EMIS) dari Kemenag, data dapodik dari Kemendikbud, data kepemilikan sertifikat kendaraan dari Polri dan data vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes.

"Data kependudukan merupakan data paling dinamis karena ketermutakhiran setiap saat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Transaksi lahir, mati, pindah dan datang setiap harinya akan terupdate langsung dari daerah ke pusat," lanjutnya.

Perubahan status kependudukan dapat digunakan untuk memutakhirkan data pelanggan/ nasabah/kepesertaan yang dimiliki oleh industri, K/L dan pemerintah daerah.

Dengan demikian tambahnya peran strategis yang dimiliki Dukcapik maka.pemerintah mendorong secara masif pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan dalam pembangunan.

"Diharapkan melalui sosialisasi ini kita mendapatkan pencerahan tentang tata cara pemanfaatan data kependudukan oleh instansi atau lembaga yang membutuhkan," tutupnya.

Panitia penyelenggara dalam laporannya yang disampaikan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dukcapil Kota Kupang, Siti Ayatul Karimah, SE, aman mengatakan, peran serta instansi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaat data kependudukan diwujudkan dalam bentuk PKS, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pemanfaatan data kependudukab, serta peran aktif dalam pembahasan standar opersional prosedur pemanfaatan data penduduk.

"Dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, perlu adanya koordinasi antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai instansi yang memiliki data kependudukan dengan pihak ketiga, intansi/OPD, perusahan sebagai pengguna manfaat data kependudukan yang diwadahi dalam bentuk sosialisasi pemanfaatan data kependudukan," katanya.

Menurutnya, sangatlah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan data kependuduka oleh para pihak sesuai peraturan Kemenag Nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, mengamanatkan seluruh instansi aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil sebagai intansi yang memiliki data kependudukan agar tercapai data yang akurat, lengkap, dan mutahir.