KATANTT.COM--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT memulai pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) Tahun Anggaran 2021 pada 18 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur termasuk Kota Kupang.

Ada 18 kabupaten/kota dimaksud adalah pemerintah daerah yang pada tahun sebelumnya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, antara lain Pemerintah Kabupaten Ende, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Malaka, Lembata, Timor Tengah Utara, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Pemerintah Kota Kupang.

Kepala BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo dalam sambutannya pada Entry Meeting yang dilaksanakan secara virtual menandai dimulainya pemeriksaan interim LKPD TA 2021 menyampaikan, pemeriksaan sudah dimulai sejak hari ini, Kamis (3/2/2022).

Pemeriksaan akan berlangsung selama 25 hingga 28 hari, dengan komposisi, 5 hari secara daring dan 20 hingga 23 hari akan dilaksanakan di lapangan atau lokasi kantor kabupaten/kota dimaksud.

Minggu depan tim pemeriksa akan turun dan melakukan pemeriksaan di kabupaten/kota. Komposisi dengan pemeriksaan secara daring menurutnya dilakukan karena menyesuaikan dengan situasi di tengah pandemi Covid-19 mengalami perubahan era digital dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital.

Adi Sudibyo minta bantuan pemda kabupaten/kota agar pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar sehingga berharap predikat yang sudah diperoleh tahun lalu tetap bisa dipertahankan.

“Harap catatan dari kami bisa segera ditindaklanjuti dan diperbaiki, jangan sampai ada hal baru yang akan mempengaruhi penilaian. Sehingga opini WTP dapat dipertahankan,” pungkasnya.

Entry meeting pemeriksaan interim atas LKPD TA 2021 yang berlangsung secara daring itu dihadiri Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, MSi bersama para asisten dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang. Turut hadir para kepala daerah, pimpinan DPRD dan Sekda dari 17 kabupaten lainnya di NTT.