New York, katantt.com - Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener memohon kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengambil tindakan pada Rabu (31/3) dalam krisis yang meningkat di negara Asia itu.

Ia memperingatkan resiko perang saudara dan pertumpahan darah yang akan segera terjadi karena pemerintah militer dengan keras menekan pro-demokrasi protes.

Lebih dari 520 orang tewas dalam demonstrasi setiap hari sejak militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, menghentikan eksperimen Myanmar selama satu dekade dalam demokrasi.

"Saya menghimbau kepada Dewan ini untuk mempertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi," katanya menurut pernyataan yang diperoleh AFP.

Ia mengatakan tetap terbuka untuk berdialog dengan pemerintah militer tetapi menambahkan, "Jika kita menunggu hanya ketika mereka siap untuk berbicara, situasi di lapangan hanya akan memburuk. Pertumpahan darah akan segera terjadi."

Sebelumnya pada hari Rabu, tim hukum Aung San Suu Kyi mengatakan pemimpin yang digulingkan itu tampaknya dalam keadaan sehat meskipun ditahan selama dua bulan.

Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat di depan umum sejak dia digulingkan tetapi anggota tim hukumnya, Min Min Soe, dipanggil ke kantor polisi di ibu kota Naypyidaw untuk video meeting dengannya.

"Kondisi fisik DASSK (Aung San Suu Kyi) terlihat baik menurut penampilannya di layar video," kata tim kuasa hukumnya dalam sebuah pernyataan.

Aung San Suu Kyi menghadapi serangkaian tuntutan pidana, dan hukuman itu bisa membuatnya dilarang dari jabatan politik seumur hidup.

Sementara itu, Inggris menyerukan sesi darurat Dewan Keamanan Rabu setelah militer secara dramatis meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa selama akhir pekan.

Dalam eskalasi kekerasan lainnya, militer Myanmar pada Sabtu melancarkan serangan udara pertama di negara bagian Karen dalam 20 tahun setelah kelompok pemberontak merebut pangkalan militer - menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konflik etnis bersenjata di negara yang beragam etnis itu.

"Kekejaman militer terlalu parah dan banyak (pejuang etnis bersenjata) mengambil sikap oposisi yang jelas, meningkatkan kemungkinan perang saudara pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Burgener.

"Kegagalan untuk mencegah eskalasi kekejaman lebih lanjut akan merugikan dunia jauh lebih banyak dalam jangka panjang daripada berinvestasi sekarang dalam pencegahan, terutama oleh tetangga Myanmar dan kawasan yang lebih luas."

Sementara itu, sekelompok anggota parlemen yang digulingkan dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, yang telah bekerja di bawah tanah melawan pemerintah militer, mengatakan mereka akan membentuk "pemerintahan sipil baru" pada minggu pertama bulan April, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), kata Burma untuk "parlemen", juga memperingatkan bahwa "tindakan serius" akan diambil terhadap mereka yang bukan bagian dari gerakan protes. (AFP)