Dari Jakarta, pesan kuat dikumandangkan: integritas adalah katalis pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal itu di hadapan delegasi 17 negara anggota Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI), sambil mengusung isu-isu strategis seperti transparansi kepemilikan, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pemanfaatan AI dan blockchain untuk cegah korupsi.
KATANTT.COM---Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves memimpin prosesi pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
KATANTT.COM---Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Belu menggelar apel siaga pengawasan masa kampanye dalam Pilkada serentak tahun 2024 bertempat di GOR L.A Bone Atambua, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL, Rabu (25/9/2024).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur.
Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu Yance Yauri Kadiaman, SH, dan seluruh penyidik Reskrim Polres Ende berkomitmen menjalankan program Kapolda NTT dalam penanganan berbagai kasus di wilayah hukum Polres Ende.
Polisi lalu lintas (Polantas) dan penyidik Reskrim Polres Kupang berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan. Di sisi lain, juga disepakati menghindari tindakan tidak terpuji dalam melaksanakan tugas. Komitmen dan kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
Sebanyak 74 desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur segera menggelar pemilihan kepala desa serentak. Situasi keamanan dan ketertiban menjadi hal utama sehingga tidak sampai menganggu aktifitas masyarakat setempat.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Di nilai memenuhi berbagai syarat kelembagaan dalam berbagai aspek meliputi bersih, tertib, rapih, aman, tentram sehingga Rumah Tahanan Kelas II B SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan dipilih Kanwil Kementriah Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur.
