katantt.com

Polda NTT Segera Tuntaskan Kasus Kematian Lucky Sanu & Delfi Foes

Penyidik Direktorat Reskrimum Polda NTT hingga saat ini masih menyelesaikan pemberkasan terkait kasus kematian Lucky Renaldy Sanu (22) dan Delfi Yuliana Susana Foes, perempuan berusia 16 tahun empat bulan.

Bupati Belu Hadiri Penandatangan MoU Bersama Kejati NTT

KATANTT.COM---Bupati Belu, Willybrodus Lay hadiri penandatangan MoU bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur di Kupang, Senin (15/12/2025).

Kejati NTT Tetapkan Mantan Dirut Bank NTT Tersangka Kasus Investasi MTN

Hari Alexander Riwu Kaho (HARK), mantan Direktur Utama (Dirut) Bank NTT ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).

Kanwil Ditjenpas NTT Serahkan Pengelolaan Rupbasan ke Kejati NTT

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Mantan Bupati Sabu Raijua Diperiksa Dugaan Kasus Korupsi Tata Niaga Garam Curah

Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Tata Niaga garam curah tahun 2018 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua masuk ke tahap penyidikan. Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sabu Raijua terus melanjutkan proses penyidikan

Kejati NTT Selesaikan Puluhan Perkara Melalui Restoratif Justice

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menjalankan mekanisme restoratif justice (RJ) dalam penyelesaian perkara pidana. Kejati NTT menggelar ekspose penghentian penuntutan secara virtual di ruang restoratif justice Kejati NTT, Rabu (20/8/2025).

Kejati NTT Tangkap DPO Kasus Pencabulan Anak di Liliba

Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengamankan seorang buronan tindak pidana asusila terhadap anak yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Pernah Dieksekusi Kejaksaan, Sekarang Malah Dokumen Piter Konay Dipakai Sidik Tanah Pagar Panjang

Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tahun 2021 silam, pernah melakukan eksekusi terhadap Piter Konay (palsu) alias Piter Johanis ke Rumah Tahanan Kupang setelah penyidik Polda NTT menyerahkan tahap dua (II) terkait kasus penggelapan (mafia tanah) tepatnya pada , Kamis (14/10/2021) silam.

Keluarga Konay Apresiasi Permintaan Maaf Komisi III Bila Negara Salah

Kehadiran Komisi III DPR RI dalam melakukan reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (25/7/2025) mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari Keluarga Konay.

Komisi III: Kejati NTT Turunkan Papan Penyitaan Tanah Keluarga Konay di Kupang

Berbabgai spekulasi soal terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi penggelapan aset menuai polemik.

Tiga Tersangka Korupsi Proyek Renovasi Sekolah di Kota dan Kabupaten Kupang Ditahan Jaksa

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Marthen Konay Hormati Putusan Praperadilan, Sebut Pertimbangan Hukum Putusan Tak Lengkap

Pengadilan Negeri Kupang menolak gugatan praperadilan Marthen Soleman Konay selaku pemohon terhadap Kepala Kejaksaaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) selaku termohon buntut penyitaan atas obyek/tanah yang diklaim milik Kementerian Hukum dan HAM RI di bilangan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang.

Kejati NTT Kukuh Penyitaan Tanah 99.785 M2 di Oesapa Sah

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur kukuh menyatakan penyitaan terhadap tanah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4  tanggal 13 Januari 1995 dengan Gambar Situasi Nomor: 599/1994 seluas 99.785 M2 adalah sah.

Sudah Kantongi Putusan Hukum Tetap, Penyitaan Tanah Keluarga Konay Tak Hormati Hukum

Salah satu ahli waris pengganti dari Esau Konay yakni Marthen Soleman Konay alias Tenny Konay selaku pemohon melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai termohon ke Pengadilan Negeri Kupang. Dan sidang perdana telah digelar pada Jumat (20/6/2025) di PN Kupang, dipimpin hakim tunggal  yang dihadiri pemohon diwakili kuasa hukumnya, Dr. Mel Ndaomanu, Dr. Yanto Ekon dan Frangki sedangkan Kejati NTT selaku termohon dihadiri oleh Vera Ritonga, Mufti dan Firman.

Bidik Kasus Korupsi di Undana, Kejati NTT Selidiki PSN Rp 48 Miliar yang Terbengkalai

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembangunan Gedung Perkuliahan Terpadu Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Universitas Nusa Cendana (Undana), Kamis (19/6/2025).

Fani sang Mucikari Susul Fajar setelah Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap

Kejati NTT Sita Aset Negara yang Pernah Dieksekusi Pengadilan Negeri Kupang 1997

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyita lahan milik negara seluas 99.795 meter persegi di kelurahan Oesapa, Kota Kupang, yang selama ini diperjualbelikan warga sehingga merugikan negara hingga Rp900 miliar.

Tukar Guling Tanah Lapas Kupang Abaikan Putusan Mahkamah Agung 1955

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa hukum menjadi dasar dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah dan lembaga negara, harus tunduk pada hukum dan tidak ada kekuasaan yang di atas hukum. 

Kejati NTT Sebut Berkas Kasus Kekerasan Seksual Mantan Kapolres Ngada Belum Lengkap

Jaksa peneliti selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi NTT sudah meneliti berkas perkara kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. 

Ciduk Pelaku TPPO Hingga Keluar NTT, Polda NTT Koordinasi dengan Instansi Terkait

Penyidik Direktorat Reskrimum Polda NTT segera berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi NTT pasca penangkapan tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh unit TPPO Polda NTT. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya.