KATANTT.COM--Kasus tumpahan minyak yang maha dahsyat dari ladang minyak Montara hingga mencemari Laut Timor menyisakan duka mendalam bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hingga kini sebagian masyarakat belum mendapat ganti rugi dan harus menanggung akibat dari kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak Montara.
Kasus Montara Kembali viral setelah puluhan Paus Pilot ditemukan mati dan terdampar di Perairan Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Minggu (8/3/2026) lalu. Alhasil, kejadian ini memantik reaksi beragam berbagai pihak, termasuk Yayasan Peduli Timor Barat yang selama ini konsen memperjuangkan ganti rugi atas kasus tumpahan minyak Montara tahun 2009.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni, mengatakan kematian puluhan paus pilot di Rote perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat internasional karena diduga berkaitan dengan kerusakan ekosistem laut yang telah berlangsung lama.
“Peristiwa matinya puluhan paus pilot di Pulau Rote sangat memprihatinkan. Kami menilai kejadian ini patut diduga memiliki kaitan dengan dampak lingkungan yang masih tersisa dari kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor,” kata Ferdi Tanoni di Kupang, Rabu (11/3/2026).
Ia menegaskan, hingga kini masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur masih merasakan dampak dari tragedi lingkungan tersebut. Karena itu, pihaknya kembali mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menerbitkan regulasi khusus untuk penanganan dan penyelesaian kasus Montara.
“Kami mendesak Kepala Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden terkait penanganan kasus Montara agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Selain kepada pemerintah Indonesia, Yayasan Peduli Timor Barat juga meminta perhatian dari komunitas internasional, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemerintah Australia, Pemerintah Thailand, serta perusahaan PTTEP yang terkait dengan operasi sumur minyak Montara.
Ferdi Tanoni menegaskan bahwa pemerintah Australia dan PTTEP harus segera bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tumpahan minyak tersebut.
“Kami meminta Pemerintah Australia dan PTTEP untuk segera bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak Montara yang dampaknya masih dirasakan masyarakat dan lingkungan di wilayah Laut Timor,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat dunia untuk melihat persoalan ini secara jernih dan bersama-sama mendorong penyelesaian yang adil bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami dari Yayasan Peduli Timor Barat, sebagai representasi dan otoritas khusus Pemerintah Republik Indonesia dalam advokasi kasus Montara, mengajak masyarakat dunia melihat persoalan ini dengan hati yang jernih dan jujur agar bersama-sama kita dapat menyelesaikan kasus ini,” katanya.
Peristiwa terdamparnya puluhan paus pilot di Pulau Rote kini menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan segera dilakukan penelitian serta investigasi untuk memastikan penyebab pasti kematian mamalia laut tersebut.
TAGS : YPTB Kasus Montara Paus Pilot Australia
Senin, 27/04/2026
