Ferdi Tanoni
KATANTT.COM-- Aroma tak sedap dalam penyaluran dana kompensasi Kasus Montara di Desa Nemberala Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao menyeruak ke publik. Dugaan mark up harga rumput laut dan penipuan dalam penyaluran dana kompensasi untuk 191 petani rumput laut di Desa Nemberala ini viral di media sosial.
Hingga Jumat (13/3/2026) kemarin, tayangan yang diposting akun facebook Truth Unfiltered ini sudah ditonton 56.000 lebih penonton. Nama Erasmus Frans Mandato, disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas dugaan mark up dan penipuan dalam penyaluran dana kompensasi Kasus Montara.
Apalagi dalam video berdurasi 39 detik tersebut disebut jika selang beberpa waktu setelah penyaluran dana kompensasi Kasus Montara ini, Erasmus Frans Mandato, membeli sebidang tanah di lokasi wisata Pantai Boa dengan nilai yang cukup fantastis.
Disebutkan pula jika akibat mark up harga rumput laut yang mencapai selisih hingga Rp 30.000 per kilogram ini sehingga ada selisih dana sekitar Rp 11 miliar yang mengalir ke Erasmus Frans Mandato,
Erasmus Frans Mandato yang beberapa kali coba dihubungi sejumlah pihak termasuk media ini untuk memberikan penjelasan terkait beredarnya video viral ini belum memberikan respon..
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni selaku selaku perwakilan resmi dan otoritas khusus Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan tumpahan Minyak Montara 2009, terkait kerugian sosial-ekonomi yang diderita masyarakat menuntut Kantor Pengacara Maurice Blackburn bersama Greg Phelps dan BRI adalah pihak yang paling bertanggungjawab.
"Saya minta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pengusutan atas dugaan mark up dan penipuan dalam penyaluran dana kompensasi Kasus Montara ini. Saya minta supaya semua kepala desa diperiksa, biar kasus ini menjadi terang benderang," tegas Ferdi Tanoni.
Hingga kini, Ferdi Tanoni mengaku belum mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dana kompensasi Kasus Montara baik dari Greg Phelps maupun dari Maurice Blackburn.
Mantan agen imigrasi Australia di Indonesia ini meyakini jika Pengadilan Federal Australia di Sidney juga merupakan pihak yang paling bertanggungjawab karena merekomendasikan kepada Maurice Blackburn untuk menyalurkan dana kompensasi Kasus Montara.
Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat adat Laut Timor dan Gugusan Pulau Pasir ini mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB agar lebih tegas dalam menyikapi masalah pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dari ladang minyak Montara.
Kasus Montara yang maha dahsyar hingga kini tak kunjung tuntas namun terus menyisakan masalah meski Pengadilan federal Australia telah memenangkan gugatan class action dari petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Dana kompensaasi yang telah diisalurkan Greg Phelps ini pun justru memunculkan beragam masalah.
Mulai dari harga rumput laut yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa lain dalam satu kabupaten maupun, nama-nama petani rumput laut yang berhak menerima justru dicoret dan diganti dengan nama kerabat dari aparat desa.
TAGS : YPPTB Kasus Montara Asutralia Kompensasi PTTEP Bangkok
Senin, 27/04/2026
