Komisi I DPRD Belu Temukan Pengelolaan Dana Desa Bermasalah

Yansen Bau | Selasa, 14/01/2025 19:13 WIB

KATANTT.COM---Komisi 1 DPRD Kabupaten Belu melakukan monitoring ke setiap Desa wilayah daerah pemilihan (dapil) III di Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL kemarin. Anggota DPRD Belu Fraksi PAN, Ignatius Ati Koli

KATANTT.COM---Komisi 1 DPRD Kabupaten Belu melakukan monitoring ke setiap Desa wilayah daerah pemilihan (dapil) III di Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL kemarin.

Adapun desa-desa yang menjadi sasaran dikunjungi Komisi I DPRD Belu yakni, Desa Maneikun, Fatulotu, Dualasi, Kecamatan Lasiolat dan Desa Maumutin, Kecamatan Raihat.

Dalam monitoring itu, Ketua beserta Anggota Komisi I DPRD Belu menemukan persoalan dimana, penggunaan atau pengelolaan dana desa di empat Desa tersebut bermasalah.

Menurut Ignatius Ati Koli, Komisi I DPRD Belu melakukan monitoring ke empat Desa dapil III yakni, Desa Maneikun, Fatulotu, Dualasi Kecamatan Lasiolat dan Desa Maumutin Kecamatan Raihat.

Baca juga :

"Saat kita turun didapati semua tentang anggaran tidak ada yang beres semua atau bermasalah. Bahkan hak-haknya warga dari program bantuan desa tidak diberikan, adapula program pembangunan fisik tidak selesai atau terbengkalai hingga ratusan juta," terang dia, Selasa (14/1/2025).

Jelas Uju Ati sapaan akrab Anggota DPRD Belu Fraksi PAN itu bahwa, kegiatan kunjungan ke desa-desa ini atas dasar aduan atau menindaklanjuti pengaduan warga sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan salah satu tupoksi kami sebagai Lembaga Dewan.

"Kita baru kunjungi 4 desa saja tapi sudah banyak ketidakberesan dalam pengelolaan dana desa. Ada juga bendahara Desa yang melarikan diri membawa uang, dan itu penyelesaian seperti apa. Dan siapa yang akan bertanggungjawab," tanya dia.

Lanjut dia, Komisi I juga agendakan akan turun ke seluruh Desa di wilayah Kabupaten Belu guna monitoring dan evaluasi dana desa dalam hal ini pengelolaan berbagai pembangunan demi tingkatkan kesejahteraan warga.

"Terkait itu, kita agendakan secepatnya undang pihak Inspektorat dan DPMD dan sebagai Komisi I kami desak untuk melakukan audit dana desa di empat Desa tersebut," kata dia.

Ati menuturkan, kalau Komisi I DPRD tidak turun ke lokasi maka pihaknya tidak akan mengetahui masalah dana desa yang terjadi, serta program untuk warga seperti apa dan warga juga tidak akan tahu tugas kami seperti apa.

"Ini yang sejahtera Kades, Bendahara serta Sekretaris dan yang sengsara itu warga. Desa Maneikun bendahara lama bawa lari uang dan kami cek sekitar 90 juta dan sebagian sudah dibayar sekitar 40 juta dan yang bersangkutan saat ini berada di Kalimantan," ucap dia.

"Sementara itu info warga Desa, Bendahara Desa Dualasi saat ini melarikan diri membawa sejumlah uang belum diketahui nominalnya berapa dan penanganannya seperti apa karena kami belum bertemu Kepala Desa. Komisi I akan tetap kawal hingga masalahnya selesai dan setidaknya dengan kejadian bisa jadi efek jerahbbagi Bendahara- Bendahara Desa lainnya," tambah Ati.

 

 

TAGS : Komisi I DPRD Belu Temukan Pengelolaan Dana Desa Bermasalah