Anggota DPRD Belu, Cypri Temu saat pernyataan masalah seleksi P3K Belu bersama PLT Bupati Belu, Sekda Belu bersama anggota DPRD Belu dan puluhan Tekoda di ruang sidang paripurna DPRD Belu, Senin (11/11/2024)
KATANTT.COM---Anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi NasDem, Cypri Temu mengatakan perjuangan adik-adik Tekoda terkait nasib mereka ini murni tidak ada kaitan dengan politik.
"Ini baku tipu. Tipu model apa lagi yang mau kita bikin," tegas dia dalam pertemuan bersama PLT Bupati Belu, Sekda Belu bersama Pimpinan dan anggota DPRD Belu di ruang sidang paripurna, Senin (11/11/2024).
Menurut Temu, terkait seleksi P3K mereka punya memiliki dokumen lengkap saat bertemu dengan KemenpanRB dan BKN pekan lalu.
"Kami punya dokumen lengkap, kami pergi bertemu disana Pak zoom dari sini. Zoom itu benar atau tidak Pak mereka yang sendiri tahu," terang dia menjawab Pemda yang melakukan zoom dengan BKN terkait seleksi P3K.
Lanjut Temu, kita sudah sepakat dari sini bahwa kami didampingi oleh Pemerintah pergi untuk melakukan konsultasi ke KemenpanRB dan BKN.
"Sampai disana dimana, satupun Pemerintah tidak ada yang mendampingi kami, dan hasil yang kami dapat beda jauh dengan yang pak berdua sampaikan," ujar mantan Wakil Ketua II itu.
Diutarakan, di BKN menjelaskan bahwa hasil seleksi itu ada pada Pansel Daerah. Yang diprioritaskan dalam proses seleksi itu orang yang masuk dalam data base bukak diluar data base.
"Yang dihitung mereka dalam kategori Tekoda seluruh Indonesia dihitung dari seluruh data base yang ada, itu jumlahnya. Kalau sekarang kita memungkiri kalau data base itu sendiri kita tidak pakai, lalu kita pakai yang mana," tanya Temu.
Ditegaskan, ini sangat ironis, dan Permenpan 347 dia tidak menyebutkan dia mengatakan dua tahun yang mama, dia mengatakan dua tahun berturut-turut. Kami berdiskusi panjang, kami punya dokumen lengkap semuanya dan kamu berharap unsur pemerintah ada supaya kita punya satu persepsi yang sama demi kepentingan anak-anak.
"Ini persoalan yang terbawa dalam salah kebijakan pada tahun 2022. Kami bertanya apakah mereka ini harus bagaimana cara meloloskan. Jawaban BKN kami hanya menerima saja kalau dari Pansel Daerah mengatakan lolos, dan BKN urus sesuai dalam data base," sebut Temu.
Pertanyaan lain, bagaimana dengan mereka lain yang tidak ada dalam data base, jawaban BKN itu bukan kewenangan mereka karena dalam regulasi sudah dibatasi tidak ada perekrut ulang, dan prioritasnya yang ada dalam data base.
Senada Anggota DPRD Belu Fraksi PSI, Stanis Fahik menyampaikan dalam pertemuan dengan BKN jelas semua ada dokumen terkait masalah seleksi P3K dan meminta PLT Bupati dan Sekda kalau bisa selesaikan masalah ini.
Lanjut Marthen Nai Buti menegaskan, filosofi yang kami dengar dari BKN mengatakan bahwa, tujuan besar dari Pemerintah Pusat adalah semua tenaga honorer harus diselesaikan di tahun 2024.
"Diselesaikan bukan berarti dikasih susah, dikasih hilang. Diselesaikan berarti mereka semua harus diangkat jadi tenaga P3K. Supaya mereka semua mudah ikuti seleksi maka kewenangan diserahkan ke Pemda dengan merujuk kepada Permenpan 437 439 yang ada," kata dia.
Sementara itu, Sekda Belu, Jap Prihatin menyampaikan, pihaknya telah melakukan zoom dengan KemenpanRB, BKN Pusat dan BKN Daerah terkait persoalan ratusan Tekoda yang ikuti P3K Belu.
Dijelaskan, tahapan kita sudah masuk ke tujuh. Tahapan pertama seleksi, kedua pendaftaran seleksi, tahapan ketiga seleksi administrasi, tahapan keempat pengumuman hasil seleksi, tahapan kelima masa sanggah, tahapan keenam jawaban masa sanggah dan ketujuh pengumuman pasca masa sanggah.
"Jadi masa sanggah, kita proses jika ada perubahan kita umumkan lagi, itu yang batasnya hari ini yang disampaikan tadi," terang dia.
Tambah Prihatin, jadi proses pindah dari MS ke TMS atau sebaliknya itu yang pertama harus dalam masa sanggah, dan ini khusus untuk 7 orang yang dimaksudkan tadi.
TAGS : Polemik P3K Belu Cypri Temu Tipu Model Apa
