Prabowo Subianto
KATANTT.COM--Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto saat dilantik menuai pujian dan apresiasi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menuntaskan kasus pencemaran Laut Timor yang terjadi pada 21 Agustus 2009 silam.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Minggu (20/10/2024) di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan lainnya.
"Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon, dari semua tingkatan, harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Semua kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat. Bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo Subianto.
"Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat, kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat," tegas Prabowo Subanto.
"Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kita harus mengerti selalu sadar bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka," katanya.
Penegasan yang lebih detil disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Rapat Kabinet Pertama di Istana Negara, pada Rabu (23/10/2024) yang meminta kepada semua menterinya untuk jujur dan mengakui bahwa birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat.
"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ujar Prabowo.
Prabowo menyampaikan, ada pembicaraan di kalangan rakyat bahwa birokrasi pemerintah lebih sering mempersulit, bukan mempermudah urusan masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan, `kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah?`" ujarnya.
YPTB Minta Kabinet Merah Putih Gerak Cepat
Menanggpi Pidato Presiden Prabowo Subianto ini, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni selaku Representasi dan Otoritas Pemerintah RI Khusus dalam Penyelesaian Kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kasus Tumpahan Minyak Montara tahun 2009 hingga saat inI meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung selama 15 tahun ini.
"Kita harap, setelah selesai pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih di Magelang maka Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengundang kami ke Jakarta untuk membahas hal ini sebab Kemenko Marves yang selama ini mengurus masalah ini sudah dibubarkan," jelas Ferdi Tanoni.
Adapun hal-hal yang perlu dibahas jelas Ferdi Tanoni adalah soal penetapan harga rumput laut yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain oleh Maurice Blackburn dan Bank BRI. Di mana harga rumput laut yang paling rendah senilai Rp 4.000/kg dan tertinggi senilai Rp 37.500/kg. Ini belum termasuk kerugian yang dialami para nelayan di 13 kabupaten/kota terdampak tumpahan Minyak Montara.
Masalah lainnya lanjut Ferdi Tanoni adalah soal jumlah petani rumput laut sebanyak 15.483 orang di Kabupaten Kupang an Kabupaten Rote Ndao apakah sudah sesuai atau ada yang dimanipulasi sebagaimana laporan masyarakat kepada Pemerintah dan YPTB.
Sementara ada 11 kabupaten yang yang terdampak tumpahan Minyak Montara belum tersentuh. Namun demikian, YPTB telah melalui pengacara di London-Inggris telah mengajukan tuntutan ke PBB.
"Tuntutan YPTB ini membuat PBB langsung merespon dengan meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, Pemerintah Thailand dan PTTEP yang telah direspon," tegasnya.
Sambil mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Ferdi Tanoni menyatakan bahwa mengapa hal yang mudah dibuat sulit dan hal yang sulit dibuat tambah sulit.
Adapun masalah lain yang tak kalah penting untuk dibahas ungkap Ferdi Tanoni, selaku Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Timor, Rote, sabu Alor i Laut Timor dan Gugusan Pulau Pasir.
"Kita minta Australia harus keluar dari Pulau Pasir karena pulau tersebut adalah milik masyarakat adat," ujarnya.
TAGS : YPTB Australia Laut Timor Kasus Montara
