KATANTT.COM---Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Warga Para Lando Peduli Air Bersih mengepung Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai, Selasa (21/4/2026). 

Aksi ini dipicu oleh carut-marutnya distribusi air bersih dari proyek uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dinas PUPR Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2025 yang bernilai hampir satu miliar rupiah.

Massa menuding proyek senilai Rp973 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut gagal memenuhi hak dasar masyarakat. Mereka menilai pengerjaan di lapangan tidak transparan dan gagal total secara teknis.

Perwakilan warga, Robertus Suryadi Hake, mendesak DPRD Manggarai untuk berhenti bersikap pasif.

Ia menuntut lembaga legislatif segera memanggil Dinas PUPR, kontraktor pelaksana CV Wela Tedeng, serta konsultan pengawas CV Dirga Buana Konsultan dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka.

"Kami menuntut fungsi pengawasan DPRD dijalankan secara nyata. Jangan hanya duduk di kantor, turun ke lapangan! Kami minta RDP segera digelar dengan menghadirkan kontraktor dan dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut," tegas Robertus.

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, yang menerima langsung massa aksi, berjanji akan segera menjadwalkan evaluasi komprehensif. 

Dia berkomitmen untuk memastikan tidak ada kelalaian administratif maupun teknis yang merugikan rakyat.

"Kami telah menerima aspirasi masyarakat Desa Paralando dan segera mengagendakan RDP untuk mempertemukan warga dengan Dinas PUPR, kontraktor, serta konsultan pengawas," katanya.

Ketegangan memuncak saat massa melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput. 

Dalam dialog tersebut, terungkap dugaan kebohongan publik yang menyeret nama Kepala Desa Para Lando, Lemen Agustinus.

Tokoh pemuda setempat, Hendra Gahor, mengungkapkan adanya diskrepansi informasi yang fatal. 

Sebelumnya, Kepala Desa mengklaim kepada warga bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pengusulan proyek. Namun, data pemerintah berkata sebaliknya.

"Faktanya, Pj. Sekda menegaskan bahwa proyek ini diajukan langsung oleh Pemerintah Desa Para Lando. Ada dokumen bermeterai dan stempel resmi kades terkait penentuan lokasi mata air hingga daftar penerima manfaat. Ini adalah pembohongan nyata terhadap masyarakat," ujar Hendra geram.

Menanggapi polemik tersebut, Pj. Sekda Lambertus Paput menjelaskan bahwa dari usulan awal 258 Kepala Keluarga (KK), realisasi fisik baru menyasar 172 KK, dengan 148 unit meteran terpasang. 

Lambertus mengungkapkan, pemerintah berjanji sisa 22 KK yang belum terlayani akan dituntaskan pada tahun anggaran berjalan.

"Untuk 22 kelapa keluarga itu, tahun ini pemerintah akan tuntaskan semuanya," jelasnya.

Meski demikian, janji manis pemerintah tidak serta-merta meredam amarah warga. Forum Warga Para Lando mengeluarkan ultimatum keras: jika tuntutan tidak segera direalisasikan, mereka akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

Hendra menegaskan, jika persoalan ini tidak ada penyelesaian, maka warga berencana melaporkan kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Kepala Dinas PUPR Manggarai ke Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai. 

Mereka mendesak aparat penegak hukum segera melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan anggaran negara dalam proyek air bersih tersebut.