KATANTT.COM--Pemerintah Australia harus berlaku adil bukan hanya kepada negara Timor Leste soal Laut Timor. Perlakuan adil juga harus diberlakukan Australia kepada Indonesia sebagai tetangga terdekatnya.

"Pemerintah Federal Australia agar segera menyampaikan permohonan maaf kepada kami masyarakat Timor-Rote-Sabu dan Alor dan segera mengembalikan Gugusan Pulau Pasir kepada masyarakat adat Timor-Rote-Sabu dan Alor yang telah Australia lakukan `Kudeta Diplomatik` kemudian merampas Gugusan Pulau Pasir," tegas Ketua Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni dalam surat elektronik yang diperoleh media ini, Jumat (15/3/2024).

Penegasan ini dilontarkan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni menanggapi permintaan maaf Menteri Luar Negeri Penny Wong kepada Timor Leste sebagaimana dilansir media Australia pada 7 Juli 2023 lalu.

Sebelumnya, Menlu Australia, Penny Wong melontarkan nada permintaan maaf terhadap Timor-Leste dalam komentarnya mengenai penggunaan taktik keras Australia untuk menghalangi upaya negara baru ini dalam mengamankan akses terhadap kekayaan minyak dan gas di Laut Timor setelah memperoleh kemerdekaan dari Indonesia.

Badan Intelijen Rahasia Australia (dinas mata-mata luar negeri negara tersebut) diduga memasang alat penyadap di ruang kabinet Timor-Leste di Dili pada tahun 2004 guna mendapatkan keuntungan dalam perundingan yang sengit mengenai penentuan batas maritim antara kedua negara.

Penny Wong mengatakan Australia terkadang berperilaku mengecewakan terkait sengketa perbatasan maritim dengan Timor-Leste. Ia mengatakan Australia terkadang berperilaku mengecewakan terkait sengketa perbatasan maritim dengan Timor-Leste. Kredit: Alex Ellinghausen.

Pemerintahan Malcolm Turnbull kemudian berusaha menghalangi komisi konsiliasi internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim.

Saat berkunjung ke ibu kota Timor Leste, Dili pada hari Jumat silam, Penny Wong mengatakan penting untuk menyadari bahwa “ada kejadian di masa lalu di mana pemerintah Australia bertindak dengan cara yang mengecewakan masyarakat Timor Leste, dan banyak warga Australia”

Selaku Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat di Laut Timor-Nusa Tenggara Timur, Ferdi Tanoni mendesak kepada Pemerintah Federal Australia agar segera menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Timor-Rote-Sabu dan Alor dan segera mengembalikan Gugusan Pulau Pasir kepada masyarakat adat Timor-Rote-Sabu dan Alor yang telah lakukan `Kudeta Diplomatik` kemudian merampas Gugusan Pulau Pasir.

Mantan agen imigrasi Australia ini juga mendesak Pemerintah Australia untuk membatalkan seluruh perjanjian/kesepakatam (Memorandum of Understanding) antara Australia-Indonesia dan lain sebagainya.

"Kemudian melakukan sebuah perundingan baru tentang batas perairan Australia-Indonesia di Laut Timor berdasarkan pada peraturan hukum internasional yang berlaku dengan menggunakan median line atau garis tengah," tandasnya.

Penulis buku Skandal Laut Timor: Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta? ini menambahkan Australa adalah sebuah negara maju di dunia. "Dan jika anda (Australia) mau berkata tentang Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan bisa melakukan hal yang sangat manusiawi yang adil dan beradab terhadap Timor Leste, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmão, maka kami di Timor Barat menuntut hak yang sama dilakukan terhadap kami," jelasnya.