KATANTT.COM--Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni secara khusus menemui Prof Drs Dorotjatun Kunjoro-Jakti, PhD yang adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong.

Pertemuan dua sahabat ini berlangsung dikediaman Prof Dorotjatun Kunjoro-Jakti di Jakarta pada Sabtu (9/3/2024) kemarin sebagai mana unggahan di media sosial Ferdi Tanoni yang dikutip media ini, Minggu (10/3/2024).

Pertemuan dengan seorang Sobat Lama! Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Emiritus) Kuntjoro-Jakti, Phd. Prof Dorotjatun Kunjoro-Jakti juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Amerika Serikat dan Duta Besar LBBP Commonwealth of Dominica, St. Vincent & the Grenadines, St. Lucia serta Republik Grenada.

"Hari ini Sabtu,9 Maret 2024 kami lakukan pertemuan di rumahnya Prof.Dorodjatun Kuntjoro-Jakti selama kurang lebih 2 jam dan banyak hal telah kami bicarakan termasuk tentang "Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun 2009 di Laut Timor yang memakan cukup banyak korban nyawa serta kerugian besar" tulis Ferdi Tanoni.

Pejuang Laut Timor ini kembali menegaskan komitmen Menko Marves RI, Luhut Binasar Pandjaitan dalam penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara yang mencemari Laut Timor sejak 2009 silam.

"Kami sampaikan bahwa Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI bapak Luhut Binsar Pandjaitan telah bekerja keras untuk segera selesaikan Kasus Tumpahan Minyak Montara ini dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan The Montara Task Force (Gugus Tugas Montara) pada tahun 2018 yang lalu," jelasnya.

"Beliau meminta kepada kami agar segera selesaikan kasus tersebut, berhubung tidak lama lagi akan ada pergantian anggota Kabinet Republik Indonesia. Kami sampaikan bahwa kami datang ke Jakarta ini antara lain untuk bertemu dengan bapak Luhut Binsar Pandjaitan," pungkas Ferdi Tanoni.

Untuk diketahui, tumpahan minyak akibat ledakan di unit pengeboran minyak Montara di AustraliaLpada tahun 2009 telah mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir dan laut Timor Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung penuh upaya penyelesaian kasus ini untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi.

"Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Kemaritiman dan Investasi menyatakan terus mendukung proses penyelesaian kasus tersebut," kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers yang digelar Forum Merdeka Barat 9 secara daring bertema "Optimasilasi Penyelesaian Kasus Montana" Jum`at (1/4/2022) silam.

Luhut mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan izin pemrakarsa bagi pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) agar dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, maka dengan ini kami menyatakan akan menyampaikan izin permohonan pemrakarsaan bagi pembentukan peraturan perundangan-undangan presiden dilakukan oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi," papar Luhut.

Nantinya jika Perpres tersebut sudah terbit, Luhut menambahkan, Tim Task Force Montara akan segera mengeksekusi Perpres tersebut di lapangan yakni mengajukan gugatan baik di dalam negeri yang dikoordinir oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta gugatan di luar negeri yang dikoordinir oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, Luhut meminta dukungan moril dari seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya bagi masyarakat di 13 kabupaten/kota yang terkena dampak tumpahan minyak Montara 2009.