KATANTT.COM--Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kelurahan se-Kota Kupang.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 26-28 Juli 2022 ini diikuti 51 anggota Linmas bertempat di Kantor Walikota Kupang, Selasa (26/7/2022).

Ke-51 anggota Linmas ini merupakan utusan dari 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Kegiatan ini akan dibagi dalam dua sesi, satu hari untuk pembekalan materi dan dua hari pelatihan pencegahan kebakaran dan pencegahan dini bencana.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menegaskan anggota Linmas tidak hanya bertanggungjawab tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Namun anggota Linmas juga harus menjaga dan mengawal program pemerintah, serta memberikan informasi kepada Lurah, Camat, Walikota, Wakil Walikota, maupun dinas teknis tentang persoalan yang dialami masyarakat.

"Kawal bantuan-bantuan pemerintah, seperti  pembangunan infrastruktur, termasuk memberikan informasi kepada lurah, camat, Walikota, apapun persoalan yang ditemui di lingkungan masyarakat, misalnya ada lampu jalan tidak hidup, harus diberitahu," katanya.

Karena kata Jefri, hal tersebut juga tentang kenyamanan aktivitas masyarakat di malam hari atau malah ada wilayah yang belum diterangi lampu jalan, jika ada bisa diinformasikan kepada kami atau ke pihak kelurahan, karena saat ini ada 2.800 lampu yang disiapkan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa anggota Linmas merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan informasi dan membantu lurah menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu tugas utama dari Linmas.

Mantan anggota DPR RI dua periode ini mengaku bersyukur bisa menemui secara langsung Linmas yang merupakan utusan dari 51 Kelurahan yang ada di Kota Kupang, sebagai garda terdepan linmas wajib membantu pengamanan masyarakat di kelurahan-kelurahan.

"Kita tidak bisa mengharapkan turun tangan langsung pihak kepolisian, atau siapa pun juga atau lurah, kalau bisa ditangani langsung oleh linmas," ujarnya.

Jeriko menegaskan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas harus memberikan perlindungan masyarakat, tanggung jawab langsung atau tidak langsung ada pada Linmas.

Karena Linmas adalah orang-orang yang paling mengerti keadaan di kelurahan, terkadang ada Linmas yang terlibat dalam persoalan-persoalan kecil yang ada di kelurahan.

Ada yang bergabung dalam kelompok tertentu sekalipun demikian Linmas harus berdiri tegak mencari solusi agar masyarakat tidak terpecah dan nyaman dalam bermasyarakat.

"Seperti tidak boleh terlibat partai politik atau  menjadi tim sukses salah satu calon atau pasangan calon peserta pemilu atau pilkada, kalau linmas dukung salah satu partai politik tidak boleh menunjukkan fanatisme berlebihan yang bisa memancing keributan," jelas Jeriko.

Jeriko berharap kegiatan ini berdampak positif bagi Linmas agar ketika berada di tengah-tengah masyarakat bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Menurutnya kegiatan ini sangat strategis oleh karena itu Walikota berharap Perangkat Daerah yang terlibat harus bertanggungjawab, terutama lurah dan camat, jangan menganggap remeh kegiatan ini.

"Saya hadir di sini karena kegiatan ini penting sekali, karena jika terjadi keributan di kelurahan-kelurahan maka lurah sendiri yang akan pusing, linmas itu penting, jangan anggap remeh," tegasnya.

"Saya menghormati betul linmas, mereka adalah pejuang paling utama, menjaga kelurahan itu supaya jangan terjadi kekacauan, jika ada informasi apa saja di kelurahan koordinasi dengan lurah," sambungnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Kupang, Achrudin Abubakar, SSos, MSi, dalam laporannya menyatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan SatPol PP.

Hal ini memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ia menambahkan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa Kepala Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya seperti konflik pertanahan dan konflik akibat perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi.