katantt.com--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelayanan dan penegakan hukum yang dilakukan Polda NTT dan Polres jajaran di wilayah Polda NTT.

Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Emilia Julian Nomleni saat bersilaturahmi dengan Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif di ruang kerja Ketua DPRD Provins NTT, Selasa (3/11).

Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni berterima kasih atas kunjungan silaturahmi dari orang nomor satu di jajaran Polda NTT beserta jajarannya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap sinergitas ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kapolda NTT dan jajaran selama ini yang telah mengelola situasi kamtibmas di NTT tetap kondusif, terutama selama masa pendemi Covid-19," ucap Emilia Nomleni.

DPRD NTT kata Emilia siap mendukung upaya dan langkah-langkah Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam upaya penegakan hukum.

Dalam kunjungan silaturahmi ini, Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif didampingi Dirintelkam Polda NTT Kombes Pol. Joudi A. Mailor, Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Eko Widodo dan Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Johanis Bangun.

Sementara Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Inche D. P. Sayuna.

Kepada dua srikandi pimpinan DPRD NTT ini, Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif memperkenalkan diri sebagai pejabat Kapolda NTT sekaligus silaturahmi serta memohon dukungan.

Lotharia Latif menyatakan bersedia untuk dikoreksi agar dapat menjalankan amanah yang lebih baik dalam melayani masyarakat NTT dan siap mendukung program pembangunan yang ada di NTT baik skala nasional maupun internasional.

Ia menyampaikan tiga hal yang menjadi konsentrasi dan perhatian Polri di NTT yakni pelaksanaan Pilkada serentak di 9 Kabupaten di NTT, persoalan pendemi Covid-19 dan kesiapan Provinsi NTT setelah dicanangkan pemerintah pusat sebagai destinasi wisata super prioritas.

Orang nomor satu di Polda NTT ini menjelaskan tentang perlunya penambahan kuota penerimaan personil terkait wilayah Polda NTT yang berupa kepulauan.

Jika dikaitkan dengan presentase jumlah anggota Polri dan luas wilayah serta kebutuhan personil guna mendukung Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium serta Polda NTT memiliki 21 Polres dari 22 Kebupaten/Kota yang ada di NTT.

Menurut Lotharia Latif rasio anggota Polri di NTT cuma 43 persen dari kebutuhan yang ada. Untuk itu, meminta dukungan dari DPRD Provinsi NTT untuk penambahan quota penerimaan Bintara dan Tamtama Polri.

Terkait kejahatan konvensional yang masih menjadi atensi dalam penanganan termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak, Lotharia Latif menjelaskan Polda NTT telah membuat terobosan kreatif dengan meluncurkan program Women Care Day sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi yang dialami oleh perempuan yang rentan terhadap tindak kejahatan.

"Semua program yang telah dilakukan sudah sangat baik ini merupakan gerakan moral dari Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Serta Polri tetap mendukung saran dan kritikan yang membangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Lotharia Latif.

Soal masalah di Besipae, Lotharia Latif menjelaskan kehadirannya di sana semata-mata karena melihat dari sisi kemanusiaan dan berharap semua pihak saling berkerja sama.

Ia menyebutkan ada masyarakat yang merasa bahwa mereka memiliki hak sehingga menyarankan agar menempuh jalur dan proses hukum dengan tidak perlu melakukan konfrontasi yang mengakibatkan terjadi konflik horizontal di wilayah NTT.

Sementara terkait aksi penolakan Omnibus Law / UU Cipta Kerja di kantor DPRD Provinsi NTT beberapa waktu lalu, Lotharia Latif memberikan apresiasi atas pelaksanaan aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan aman dan tertib.