
Kegiatan Media Site Visit PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara di lokasi pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5, Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Kamis (19/11/2026).
KATANTT.COM---PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara melibatkan 67 tenaga kerja lokal dalam pengerjaan infrastruktur pendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 berkapasitas 20 Megawatt (MW) di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pelibatan masyarakat lokal tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi warga di sekitar wilayah proyek, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terdampak langsung aktivitas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Media Site Visit PLTP Ulumbu Unit 5 yang diselenggarakan PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Kamis, 19 November 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan perkembangan proyek, diskusi dan tanya jawab, serta kunjungan lapangan ke lokasi pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 dan fasilitas PLTP Ulumbu yang telah beroperasi.
Kepala Teknis Panas Bumi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulumbu sekaligus Assistant Manager Proyek PLTP Ulumbu, Roya Ginting, menjelaskan bahwa dari total 85 pekerja yang terlibat dalam pekerjaan infrastruktur, sebanyak 67 orang merupakan tenaga kerja lokal, sedangkan 18 lainnya berasal dari pihak kontraktor.
"Total pekerja saat ini 85 orang. Sebanyak 67 orang merupakan tenaga kerja lokal dan 18 lainnya dari kontraktor," jelas Roya.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat lokal merupakan bagian dari persyaratan pendanaan proyek yang didukung lembaga keuangan Jerman, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), sekaligus pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diatur dalam ketentuan sektor panas bumi.
Dalam pelaksanaannya, PLN memberikan kesempatan kepada masyarakat dari sejumlah gendang atau komunitas adat untuk terlibat langsung dalam pekerjaan konstruksi, terutama pembangunan dinding penahan tanah (DPT), pekerjaan drainase, dan penanganan tanah.
Pekerjaan tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan rata-rata enam hingga tujuh orang dalam setiap tim.
Roya menyebutkan, masyarakat dari Gendang Lale, Wewo, Gonggor, dan Umung merupakan kelompok yang bersinggungan langsung dengan jalur pekerjaan. Meski demikian, warga dari Gendang Nege, Naput, dan Goling juga mendapat kesempatan untuk bekerja dengan jumlah keterlibatan yang disesuaikan.
"Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang mau bekerja. Mereka dikoordinasikan melalui gendang masing-masing, kemudian dibagi ke dalam beberapa tim," katanya.
Ia menambahkan, PLN juga menerapkan sistem pekerjaan borongan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi yang diserahkan kepada masyarakat. Salah satu skema pembayaran yang diterapkan mencapai Rp200 ribu per meter kubik, dengan material disediakan oleh pihak proyek.
Pembayaran upah dilakukan berdasarkan progres pekerjaan setiap pekan. Perhitungan hasil pekerjaan masyarakat dilakukan secara berkala dan pembayaran disalurkan melalui kontraktor maupun subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut.
"Setiap minggu kami hitung progres pekerjaan yang sudah diselesaikan masyarakat. Pada akhir pekan langsung dilakukan pencairan agar mereka memiliki pegangan," ungkap Roya.
Bangun Jalan Sepanjang 7,2 Kilometer
Selain melibatkan tenaga kerja lokal, pengembangan infrastruktur PLTP Ulumbu Unit 5 juga mencakup peningkatan akses jalan sepanjang 7,2 kilometer, mulai dari STA 0 (pertigaan Ponggeok) hingga STA 7,2, yang menghubungkan kawasan sekitar proyek hingga perbatasan Desa Wewo dan Mocok.
Ruas jalan tersebut dirancang memiliki lebar badan jalan sekitar empat meter, dilengkapi bahu jalan masing-masing satu meter serta saluran drainase dengan lebar hampir dua meter. Dengan demikian, total lebar ruang jalan yang direncanakan mencapai sekitar delapan meter.
Roya menjelaskan, pekerjaan jalan dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan dan kontrak dengan sumber pendanaan Anggaran PLN (APLN). Pelaksanaannya mengacu pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 8 Januari 2026.
Menurut dia, nilai anggaran pekerjaan masih menyesuaikan perubahan kontrak atau adendum karena volume pekerjaan aktual di lapangan dapat berbeda dengan hasil survei awal.
"Anggaran masih dalam proses adendum karena volume pekerjaan akan mengikuti kondisi aktual di lapangan," jelasnya.
Terkait target penyelesaian, pekerjaan jalan ditargetkan berlangsung hingga akhir April, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, terutama intensitas hujan yang dapat memengaruhi proses pengaspalan.
Ia mengatakan, pekerjaan penghamparan material tetap dapat berjalan ketika kondisi cuaca belum memungkinkan untuk pengaspalan. Sementara itu, tahapan pengaspalan direncanakan mulai 23 November 2026.
"Kalau kondisi hujan tidak memungkinkan, penghamparan tetap berjalan. Pengaspalan dilakukan kemudian ketika cuaca mendukung," ujarnya.
Utamakan Keseragaman Kualitas Pekerjaan
Dalam pemberdayaan masyarakat, PLN juga menghadapi tantangan untuk menjaga keseragaman kualitas konstruksi. Salah satunya berkaitan dengan keinginan sebagian warga yang tinggal di sekitar jalur proyek agar pekerjaan dilaksanakan secara mandiri oleh kelompok masing-masing.
Roya mengatakan, pihaknya tetap mengakomodasi keinginan masyarakat untuk bekerja, tetapi pengawasan teknis harus tetap berada dalam satu sistem agar kualitas konstruksi tidak berbeda-beda.
"Kami ingin menunjukkan bahwa pekerjaan ini bisa seragam, baik bentuk maupun kualitasnya. Karena itu, masyarakat tetap dilibatkan, tetapi bekerja dalam tim yang terkoordinasi," tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh kendaraan pengangkut material yang digunakan dalam proyek tersebut merupakan milik masyarakat setempat. Namun, pengelolaan mobilisasi dan distribusi material tetap dikoordinasikan melalui subkontraktor yang ditunjuk kontraktor utama.
Sementara itu, salah satu tantangan lainnya adalah ketersediaan tenaga kerja. Aktivitas sosial masyarakat, seperti pesta adat dan kedukaan, terkadang memengaruhi kelancaran jadwal pekerjaan karena sebagian pekerja harus mengikuti kegiatan adat di kampung masing-masing.
Keterbatasan Material Berizin Jadi Tantangan
Selain persoalan tenaga kerja dan cuaca, ketersediaan material konstruksi yang memenuhi ketentuan perizinan juga menjadi tantangan dalam pengerjaan infrastruktur proyek.
Roya mengungkapkan, akses menuju sumber material yang cukup jauh serta terbatasnya lokasi galian yang telah memiliki izin di Kabupaten Manggarai menyebabkan pihak proyek harus mencari pasokan material dari kabupaten lain.
"Kami masih menemukan keterbatasan galian yang memiliki izin di Kabupaten Manggarai. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan proyek, sebagian material harus didatangkan dari kabupaten tetangga," ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh material yang digunakan harus memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam pelaksanaan proyek yang melibatkan pendanaan lembaga keuangan internasional.
Melalui pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 berkapasitas 20 MW, PLN tidak hanya berupaya memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi panas bumi di NTT, tetapi juga mendorong keterlibatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah proyek.
Kegiatan Media Site Visit tersebut menjadi ruang bagi insan pers untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan, memahami tantangan teknis di lapangan, serta memperoleh informasi mengenai proses pengembangan energi panas bumi di Kabupaten Manggarai.
TAGS : PLN Manggarai PLTP Ulumbu 20 MW Desa Wewo Satarmese Energi baru terbarukan NTT