AJI Kupang Kecam Pemkab Manggarai Barat: Jangan Pakai Gaya Orde Baru Bungkam Pers!

Emanuel Suryadi | Rabu, 11/02/2026 16:46 WIB

KATANTT.COM---Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Djemi Amnifu, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat terkait aturan baru bagi media dan pers di wilayah tersebut. 

Kebijakan dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat berdasarkan hasil rapat Forkopimda Plus tersebut, dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers

Bentuk Pelampauan Kewenangan

Djemi menegaskan bahwa Pemkab Manggarai Barat bukanlah lembaga yang berwenang menentukan syarat peliputan bagi jurnalis. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kewenangan untuk mengatur mekanisme kerja pers berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers.

"Justru surat Pemkab Manggarai Barat ini adalah bentuk pembungkaman terhadap pers. Padahal, UU 40/1999 dengan jelas mengamanatkan pers untuk menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan, hingga kontrol sosial," ujar Djemi pada Rabu (11/2/2026).

Gaya Orde Baru yang Salah Sasaran

Lebih lanjut, AJI Kupang menilai langkah Pemkab Manggarai Barat mencerminkan ketidakpahaman terhadap kerja-kerja jurnalistik. 

Djemi mengibaratkan pemda bertindak sebagai hakim yang secara sepihak memilah media mana yang boleh meliput dan mana yang tidak.

"Pemkab Mabar justru mempraktikkan gaya-gaya Orde Baru dalam membungkam pers. Masih banyak masalah yang lebih urgen untuk diselesaikan ketimbang mengutak-atik media yang boleh meliput di sana," tegasnya.

Desakan Penarikan Surat

Terkait poin-poin persyaratan dalam surat tersebut, AJI Kupang memberikan catatan sebagai berikut:

1. Konteks Kerjasama: Syarat tersebut sah secara hukum jika hanya diberlakukan untuk internal pemkab dalam konteks kerjasama iklan atau kemitraan bisnis, bukan sebagai syarat peliputan berita.
2. Proses Administrasi: Sejumlah persyaratan administratif media memang wajib dipenuhi, namun membutuhkan proses yang panjang. Ketidaklengkapan administrasi tersebut tidak boleh menjadi alasan pelarangan liputan.
3. Ancaman Kebebasan: Kebijakan ini dianggap mencederai media yang selama ini sudah bekerja sesuai kaidah jurnalistik.

AJI Kupang secara resmi meminta Pemkab Manggarai Barat segera menarik surat tersebut. Langkah ini penting untuk menjamin agar iklim demokrasi dan kebebasan pers di daerah tersebut tidak tercederai oleh aturan yang bersifat mengekang.

 

TAGS : AJI Kupang Pers Manggarai Barat Labuan Bajo Orde Baru

---