Polemik Geotermal Poco Leok : Pemerintah, Gereja, PLN, dan Mahasiswa Bertemu dalam Ruang Dialog

KATANTT.COM---Polemik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok, Kabupaten Manggarai, kembali menjadi sorotan publik. Proyek strategis nasional ini digadang-gadang sebagai solusi energi bersih, namun di sisi lain menuai resistensi masyarakat adat, Gereja Katolik, aktivis lingkungan, hingga mahasiswa yang menilai pembangunan berpotensi menimbulkan konflik sosial-ekologis.

 

Untuk mempertemukan berbagai pandangan, Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FP2D) Manggarai bekerja sama dengan Universitas Katolik (Unika) Santu Paulus Ruteng menggelar Forum Dialog Geotermal NTT bertema "Ada Apa dengan Geothermal: Peluang dan Tantangan Energi Panas Bumi di Flores", Kamis (21/8/2025) di Aula Rosmalen Unika Ruteng. 

 

Acara ini diikuti ratusan peserta luring maupun daring, menghadirkan narasumber lintas sektor: Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, Kapolres Manggarai AKBP Hendri Syaputra, Pater Simon Tukan (JPIC SVD Ruteng), perwakilan PLN Pusat Tony Widiatmoro dan Johanes S.J. Djuardi, ahli geotermal nasional Basuki Arif Wijaya, serta akademisi Unika Ruteng, Maksimilianus Jemali.

 

Diskusi juga diperkuat oleh respon kritis mahasiswa dari PMKRI, GMNI, BEM Unika St. Paulus Ruteng, Senat STIE Karya Ruteng, serta BEM STIPAS Ruteng.

 

Universitas: Ruang Dialog, Bukan Ajang Pertentangan

 

Warek III Unika Santu Paulus Ruteng, Romo Fransiskus Sawan, menegaskan bahwa geothermal bukan hanya isu teknis, melainkan menyangkut ekologi, sosial, budaya, dan moral. "Universitas hadir bukan untuk memutuskan siapa benar siapa salah, melainkan menyediakan ruang dialog agar semua suara bisa didengar," katanya.

 

Ia mengingatkan bahwa Gereja Katolik melalui Keuskupan Ruteng sudah menyatakan menolak proyek geothermal. “Forum ini dimaksudkan memperdalam pemahaman: mengapa Gereja menolak, apa pertimbangan ekologis, moral, dan budaya di baliknya, serta bagaimana kita mencari model pembangunan yang tetap menghormati martabat manusia serta alam," ujarnya.

 

Gubernur NTT: Panas Bumi Masa Depan Energi Bersih

 

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan perbedaan mendasar antara tambang dan panas bumi.

"Panas bumi bukan tambang. Tambang itu eksploitatif, sementara panas bumi terbarukan," katanya.

 

Ia memaparkan potensi energi di NTT: tenaga surya 60.000 MW, angin 10.108 MW, bioenergi 26.000 MW, hidro 369 MW, dan panas bumi 1.969 MW. "Ini modal besar untuk membangun NTT yang maju, sehat, dan mandiri energi," ujarnya.

 

Melki mencontohkan PLTP Ulumbu yang berkapasitas 10 MW dan menerangi 30 ribu rumah di Manggarai. Ia menekankan pentingnya kohesi sosial. "Yang paling sedih, kelompok pro dan kontra berjalan sendiri-sendiri. Kita harus mencari solusi tanpa harus berantam," ujarnya.

 

Selain itu, ia menyebut pemerintah menyiapkan pendidikan vokasi energi terbarukan di NTT. "Panas bumi bukan hanya listrik, tapi masa depan generasi muda," katanya.

 

Bupati Manggarai: Poco Leok Isu "Unprecedented"

 

Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyebut isu geothermal Poco Leok sebagai persoalan "unprecedented". "Ini persoalan yang belum pernah kita hadapi. Bukan sekadar benar atau salah, tetapi perbedaan cara pandang," ujarnya.

 

Ia menyambut baik peran Komnas HAM sebagai mediator. "Awalnya terasa seperti diadili, tapi itu bagian dari belajar bersama. Pemerintah tidak alergi dievaluasi," katanya.

 

Hery menegaskan, listrik adalah prasyarat kemajuan. "Tanpa listrik, pendidikan terbatas, ekonomi lambat, pertanian stagnan. Karena itu proyek ini harus dibahas dengan kepala dingin," tegasnya.

 

Ia juga menekankan peran negara. "Kalau proyek ini dikerjakan swasta, saya lebih khawatir. Tapi karena dilaksanakan PLN, saya yakin negara tidak akan lepas tangan," ujarnya

 

Kapolres Manggarai: Polarisasi Jadi Tantangan Keamanan

 

Kapolres Manggarai, AKBP Hendri Syaputra, menyoroti polarisasi sosial.

"Masyarakat kita terbagi tiga: pendukung, penolak, dan netral. Lebih rumit lagi ada yang berpindah posisi, menimbulkan kecurigaan," katanya.

 

Ia menyebut sudah terjadi 21 aksi unjuk rasa terkait geothermal. "Energi, waktu, dan psikologi masyarakat terkuras. Ini bukan hal kecil," ujarnya.

 

Meski demikian, Hendri menolak pendekatan represif. "Kami percaya musyawarah lebih baik daripada kekerasan. Ada tradisi adat Manggarai yang bisa mendamaikan. Itu kami dukung,” tegasnya.

 

JPIC SVD Ruteng: Menolak Demi HAM dan Ekologi

 

Pater Simon Tukan menegaskan Gereja menolak geothermal karena melihat adanya indikasi pelanggaran HAM. "Ada pemaksaan kehendak, kriminalisasi warga, ancaman terhadap masyarakat adat. Itu yang kami dampingi," katanya.

 

Ia menyebut dampak geothermal meliputi pencemaran air, gempa minor, penurunan tanah, hingga hilangnya kearifan lokal. "Pembangunan boleh, tapi jangan mengorbankan hidup masyarakat di sekitar lokasi. Kami tidak menolak energi terbarukan, tapi menolak cara yang tidak adil," ujarnya.

 

PLN: Teknologi Aman, Sosial Jadi Prioritas

 

Perwakilan PLN, Tony Widiatmoro, menjelaskan geothermal berbeda dengan pertambangan. "Setelah pengeboran, lahan dikembalikan, hanya kepala sumur yang tersisa. Lahan yang dipakai sangat minimal," katanya.

 

Executive Vice President Panas Bumi PLN, Johanes S.J. Djuardi, menambahkan bahwa lebih dari 15 ribu MW panas bumi beroperasi aman di dunia, termasuk 2.300 MW di Indonesia. "Ini bukti bahwa risiko dapat dikendalikan. Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan," tegasnya.

 

Ahli Geotermal: Flores Punya Jejak Panjang

 

Basuki Arif Wijaya menjelaskan bahwa panas bumi di Flores sudah diteliti sejak 1970-an. "Satu wellpad hanya butuh 1,5 hektar untuk 11 sumur. Jadi jejak lahannya kecil," katanya.

 

Ia meluruskan kasus lumpur panas Mataloko sebagai akibat rig lama. "Itu bukan salah geothermal. Panas bumi itu uap air, bukan minyak atau gas berbahaya," jelasnya.

 

Akademisi: Harmoni Sebagai Orientasi Pembangunan

 

Akademisi Unika Ruteng, Maksimilianus Jemali, menegaskan pembangunan harus menjaga harmoni. "Kalau satu simpul jaring kehidupan rusak, seluruh jaringan goyah. Manusia dan alam tidak boleh dipisahkan," ujarnya.

 

Ia menekankan konsep hambor sebagai orientasi pembangunan Manggarai. "Hambor bukan sekadar ritual perdamaian, tapi orientasi hidup: harmoni. Semua pembangunan harus menuju harmoni," tegasnya.

 

Suara Mahasiswa: Hak Adat, Ruang Aman, dan Peran Media

 

Ketua GMNI Cabang Ruteng, Meldiyani Yolfa Jaya, menegaskan geothermal menyangkut hak masyarakat adat, lingkungan, dan keadilan sosial. "PLN harus menghormati warga yang menolak," ujarnya.

 

Ketua BEM STIPAS Ruteng, Fransiskus Venansi, mengingatkan perlunya ruang dialog aman. "Jangan sampai terjadi benturan di masyarakat. Media juga jangan memperuncing konflik, tapi memberi ruang bagi semua suara," katanya.

 

Ketua Senat STIE Karya Ruteng, Kornelia Dorceana, menyuarakan keresahan masyarakat. "Ada kecemasan energi ini justru untuk kepentingan investor besar dan pasar global. Pemerintah harus rendah hati mendengarkan rakyat," ujarnya.

 

Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Margaretha Kartika, menegaskan perlunya komitmen pemerintah dan PLN untuk mencegah kerusakan seperti di Mataloko. Ia juga meminta pengurangan pengerahan aparat di Poco Leok.

 

Harapan Bersama 

 

Forum ini memperlihatkan betapa kompleksnya isu panas bumi di Flores: menyangkut teknologi, ekonomi, ekologi, budaya, HAM, hingga teologi.

 

Dari pemerintah, Gubernur dan Bupati menekankan pentingnya energi bersih untuk masa depan. Gereja mengingatkan aspek moral dan hak asasi manusia. PLN dan ahli menegaskan teknologi aman. Aparat kepolisian menyoroti dampak polarisasi sosial. Sementara mahasiswa mendesak penghormatan hak adat dan ruang dialog yang adil.

 

Meski perbedaan pandangan masih tajam, forum ini membuktikan bahwa dialog adalah jalan terbaik. Polemik geothermal di Flores memang belum selesai, tetapi harapan lahirnya solusi berkeadilan tetap terbuka melalui ruang pertemuan yang inklusif.