Plh Sekda Manggarai Pimpin Apel di Dinas PUPR, Tekankan Disiplin dan Etika ASN

KATANTT.COM---Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, memimpin langsung apel harian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai, pada Kamis (7/8/2025). Apel berlangsung di halaman kantor Dinas PUPR dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural, ASN, serta tenaga teknis lainnya.

 

Dalam arahannya, Plh Sekda menegaskan pentingnya disiplin kerja, etika birokrasi, dan komunikasi antarsesama ASN sebagai fondasi utama dalam membangun kinerja pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

 

"Jangan anggap apel itu sekadar formalitas. Ini bagian dari membangun budaya kerja yang tertib dan terukur," tegasnya.

 

Lambertus menyoroti rendahnya partisipasi dalam apel sebagai cerminan lemahnya kedisiplinan di kalangan ASN. Ia menekankan bahwa kehadiran dalam apel harian maupun mingguan bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab pekerjaan.

 

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi sederhana di lingkungan kerja, seperti saling menyapa dan mengenal rekan kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengaku prihatin melihat masih ada CPNS yang belum mengenal para pimpinan OPD, yang dinilainya dapat mengganggu kelancaran komunikasi dan koordinasi antarinstansi.

 

"Kita ini satu sistem pemerintahan. Kalau tidak saling mengenal, bagaimana bisa bekerja sama dengan baik?" ujar Lambertus.

 

Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya etika birokrasi dalam membangun suasana kerja yang sehat dan produktif. Menurutnya, etika bukan hanya persoalan aturan tertulis, melainkan juga tentang sikap saling menghargai dan mendukung di lingkungan kerja.

 

"Etika itu mencerminkan jati diri kita sebagai ASN. Kalau kita saling menghargai, maka suasana kerja akan jauh lebih harmonis," tambahnya.

 

Di akhir arahannya, Plh Sekda memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Bidang (Kabid) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR agar segera mempercepat proses pelelangan dan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2025.