Ferdi Tanoni menunjukkan buku yang tulisnya berjudul Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta.
KATANTT.COM--Sepanjangan masalah pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dari ladang Montara belum diselesaikan secara tuntas maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maka moratorium terhadap PTT Exploration and Production (PTTEP) harus tetap diberlakukan.
"Task Force Montara tetap tidak mencabut moratorium PTTEP untuk melakukan investasi di Indonesia," tegas Ferdi Tanoni, anggota The Task Force Montara kepada wartawan di Kupang, Kamis (28/3/2024).
Ferdi Tanoni yang adalah Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang selema ini konsisten memperjuangkan penyelesaian secara menyeluruh atas pencemaran Laut Timor bahkan mendesak PTTEP agar segera menyelesaikan seluruh Kasus Montara di Laut Timor.
Soal pemberian CSR oleh PTTEP ke Pulau Flores, Ferdi Tanoni menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut serta tidak ada hubungan dengan Kasus Montara.
"PTTEP mungkin mau memberikan CSR kepada Pemerintah RI agar bisa menutupi Kasus Montara. Itu hanya sebuah mimpi karena tidak mungkin," sambungnya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan jelas Ferdi Tanoni, telah secara tegas menyatakan bahwa "Kami Pemerintah RI akan figh at all cost agar PTTEP bertanggungjawab penuh terhadap kerugian sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang maha besar melanda 13 kabupaten/kota di NTT.
Karena itu, Ferdi Tanoni mendesak PTTEP agar segera datang ke Indonesia guna bersama The Task Force menyelesaikan masalah Kasus Montara yang masih terkatung-katung sejak 2009 silam.
TAGS : YPTB PTTEP Kasus montara Moratorium
