KATANTT.COM---Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua menyalurkan APBN di tahun 2024 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3,35 triliun.

Dari jumlah itu sebesar Rp.2,706 triliun disalurkan ke Pemerintah Daerah dan Desa. Sementara Rp.648 miliar dialokasikan untuk satuan kerja Pemerintah Pusat di 3 Kabupaten yakni, Belu, Malaka dan TTU.

Hingga semester pertama tahun ini, KPPN telah menyalurkan APBN sebesar Rp.1,495 triliun. Dari jumlah tersebut Rp.1,21 triliun merupakan transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan Rp.285,85 miliar di salurkan ke satuan kerja Pemerintah Pusat.

Hal itu dipaparkan Kepala KPPN Atambua, Mauritz Meta dalam
konferensi pers yang digelar Kementerian Keuangan bertempat Aula Fulan Fehan, Kantor Bea dan Cukai Atambua, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, realisasi APBD terbagi dalam dua kelompok, yaitu satuan kerja Pemerintah Pusat dan transfer ke Daerah.

"Realisasi anggaran untuk satuan kerja mencapai Rp.285 miliar dari pagu Rp.648 miliar atau sekitar 44,07%," ujar Mauritz.

Sementara itu, transfer ke Daerah yang telah terealisasi sebesar Rp.1,21 triliun meliputi Kabupaten Belu sebesar Rp.360 miliar, Kabupaten Malaka Rp.362 miliar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Rp487 miliar.

"Transfer ini mencakup dana bagi hasil sebesar Rp.4,2 miliar, Dana insentif Daerah 4,5 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.841 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik Rp.181 miliar," kata Mauritz.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk 3 Kabupaten ini baru terealisasi pada bulan Juli sebesar Rp.74,32 miliar untuk tahap pertama. "Dana ini digunakan untuk pembangun fisik sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah masing-masing," ucap dia.

Tambah Mauritz, selain itu Dana Desa juga telah disalurkan sebesar Rp.1.078 miliar untuk 378 Desa yang tersebar di Kabupaten Belu (69 Desa), Kabupaten Timor Tengah Utara (182 Desa) dan Kabupaten Malaka (127 Desa).

Dikatakan, APBN merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diharapkan penyaluran dana ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Kemenkeu berharap dengan realisasi belanja APBN melalui satuan kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa perekonomian di tiga Kabupaten perbatasan ini dapat terus tumbuh dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,`` pinta Mauritz.

Lanjut Kepala KPPN Atambua itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dan mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa agar semua tahapan dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk diketahui, kegiatan konferensi pers bertajuk "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batas Negeri" libatkan instansi vertikal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua dan KPPBC Atambua.