KATANTT.COM---Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa Dinas Kesehatan TNI AU menggelar simulasi penanggulangan kejadian berpotensi Wabah/KKM di PLBN Motaain, Desa Silawan, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL, Rabu (15/5/2024).

Kegiatan simulasi bertajuk, penanganan kejadian penyakit cholera lintas batas negara, diawali dengan apel kesiapan yang melibatkan kurang lebih 150 orang peserta yang terdiri dari personel TNI-Polri, staf BNPP PLBN Motaain, unsur CIQS PLBN Motaain.

Direktur Survailen dan Kekarantinaan Kesehatan, Achmad Farchanny Tri Adriyanto menyampaikan, saat ini Kemenkes berkomitmen melaksanakan transformasi sistem kesehatan dan memberikan perhatian khusus pada berbagai aspek.

"Termasuk mengutamakan upaya promotif, preventif transformasi sistem ketahanan kesehatan menjadi landasan untuk penyelenggaraan surveilans yang optimal dan memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan membangun jejaring nasional surveilans berbasis laboratorium baik terhadap penyakit dan faktor risiko dengan menyediakan tenaga cadangan yang tanggap darurat," ujar Achmad.

Dikatakan, Table Top Exercise MRP kesiapsiagaan krisis sebagai landasan penyelenggaraan surveilans dapat berjalan optimal, pencapaian indikator program di daerah dan implementasi transformasi sistem ketahanan kesehatan.

Simulasi ini diselenggarakan sebagai pembelajaran dari wabah pandemi Covid-19, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas surveilans dalam melakukan deteksi dini timbulnya suatu penyakit baru serta mendeteksi kenaikan tren kasus penyakit dengan konfirmasi laboratorium.

Status endemi Covid-19 bukan berarti Covid-19 telah hilang, melainkan berada dalam situasi yang terkendali, meski masih ada kemungkinan munculnya varian-varian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus dan kematian, karena virus masih bersirkulasi. "Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu dijaga dengan memperkuat kapasitas surveilans berbasis laboratorium baik di pintu masuk negara maupun di wilayah," ucap dia.

Dengan meningkatkan surveilans aktif dan pasif yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ILI) di pintu masuk Negara. Pelaksanaan surveilans sentinel ILI-SARI, surveilans sentinel sindromik, surveilans berbasis masyarakat dan meningkatkan testing PCR pada kasus tersangka yang berobat ke fasyankes, untuk selanjutnya dilakukan sekuensing genomik, sehingga dapat memantau secara berkala tren karakteristik epidemiologi dan virologi SARS-CoV-2.

Diutarakan, langkah dan upaya yang sinergis melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai semua target RPJMN Bidang Kesehatan dan Renstra Kemenkes tahun 2020-2024. Capaian indicator RPJMN tahun ini masih 61% dari target 80% capaian ISS sampai September 2023 sebesar 77,43% dari target 80%.

"Capaian IKP Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan baru tercapai 19,46% dari target sebanyak 30% dimana capaian indikator tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di Distrik Kozhikode, Negara Bagian Kerala, India telah terjadi kasus outbreak kasus Nipah virus di dimana history outbreak sebelumnya terjadi di beberapa negara seperti Bangladesh, Flipina, Malaysia dan Singapura. Penyakit yang merupakan zoonosis disease ini membutuhkan surveilans terintegrasi lintas program lintas sektor dengan pendekatan One Health," terang Achmad.

"Upaya yang telah kita lakukan yaitu pemantauan informasi cepat global dan regional berkoordinasi dengan WHO, ABVC Indonesia dan Kemkes India saat ini pedoman penanggulangan Nipah Virus dan media KIE telah disusun, serta update situasi penyakit infeksi emerging negara-negara terjangkit, dan menerbitkan Surat Edaran kewaspadaan dini terhadap kasus Nipah virus, dan Rapid Risk Assesment," tambah dia.

Diharapkan, KKP selalu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, awak dan personel, alat angkut, barang, lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara, terutama dari negara terjangkit dan meningkatkan pemantauan kasus sindrom demam akut disertai gejala pernapasan akut atau kejang atau penurunan kesadaran dan memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit, serta melaporkan segera pada SKDR.

"Untuk Dinas Kesehatan agar meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau tren kasus ILI/SARI/ensefalitis dengan pemanfaatan SKDR secara optimal dan memantau perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi Kemenkes, serta penguatan laboratorium surveilans dalam kapasitas konfirmasi pemeriksaan penyakit- penyakit infeksi new emerging serta penyiapan rumah sakit rujukan PIE sebagai bentuk kewaspadaan," ingat Achmad.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Perwakilan dari Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Sekretaris II Bidang Pembangunan Kedutaan Besar Australia-Indonesia

Manager Program DFAT (The Australian Department of Foreign Affairs and Trade) Kedutaan Australia, perwakilan Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes RI, perwakilan BNPP RI Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, perwakilan dari Lakespra, perwakilan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Perwakilan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar, perwakilan dari Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong dan Labuan Bajo, Bupati beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Belu serta tamu undangan lainnya.