katantt.com--Dampak pandemi Covid-19 yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat signifikan, terutama pada saat diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Dampak dari kebijakan itu memicu penurunan permintaan terhadap produk barang dan jasa, mengakibatkan penurunan penjualan, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM.

Begitu pula yang dialami pengusaha kuliner di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sampai membatasi jam operasi semakin memperburuk pendapatan. Bahkan sampai harus mengurangi karyawan dan pekerja selain mengurangi porsi menu dan stok makanan. Tidak sedikit pula yang memilih tutup karena terlilit utang sewa lokasi usaha maupun pajak yang harus disetor.

Di sisi lain, usaha kuliner rumahan dengan sistem pesan menggunakan aplikasi justru tumbuh subur di masa pandemi ini. Sebagian karyawan sektor swasta yang dirumahkan memilih menjalankan bisnis kuliner yang ditawarkan secara online melalui media sosial. Begitu pun sistem penjualan secara manual bergeser ke model penjualan secara digital.

Anita Moedak (58), pemilik Rumah Makan Let`s Eat (Ayo Makan atau Mari Makan) di Kota Kupang adalah salah satu pelaku usaha kuliner yang merasakan langsung dampak buruk dari pandemi Covid-19. Anita, demikian biasa sapa mengaku selama ini menyewa sebuah ruko lantai I di depan Bank NTT, Jalan WJ Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang senilai Rp 50 juta per tahun. Rumah makan miliknya menyediakan aneka makanan dan minuman mulai paket lalapan, sup ayam, sup iga, aneka sayuran, menu seafood, cemilan, aneka sambal serta menu makanan dari daging sapi dan ayam.

Ia juga menyediakan aneka jus dan fruit serta minuman panas. Sebelum masa pandemi, bisa meraup untung di atas Rp 2 juta per hari. Namun sejak tahun 2020 lalu, pendapatan tiap hari menurun drastis. "Setiap hari (pendapatan) tidak lebih dari Rp 1 juta, sementara harga sewa ruko tetap," ujarnya.

Tak mau kehilangan ide, Anita mulai membatasi jumlah pengunjung, membatasi jam makan dan menu makanan agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Sistim pembayaran pun tidak dilakukan secara tunai melalui aplikasi saldo oppo payment points bekerjasama Bank NTT menggunakan layanan QRIS Bank NTT. Karena itu, Anita mulai melayani pesanan digital baik lewat grab maupun media sosial (medsos).

Terbukti, sejumlah grab setiap hari parkir di depan rumah makan miliknya menunggu pesanan via grab dirasa efektif agar jumlah makanan terjual tidak berkurang. Alhasil, terobosan ini sangat membantu usahanya. "Selain terhindar dari Covid-19 karena kita tidak bisa kontak langsung dengan pembeli. Layanan digital seperti grab sangat-sangat membantu usaha rumah makan ini tetap bertahan," imbuhnya.

Perbanyak Pesanan Grab

Lain lagi pola layanan di rumah makan "Baba Nyoo" yang beralamat di Jalan Palapa Kelurahan Naikoten II, Kota Kupang. Rumah makan yang khusus menyediakan menu daging babi ini tetap ramai di masa pandemi Covid-19. Strategi yang dibangun dengan memperbanyak pesanan melalui layanan grab.

Setiap hari ada puluhan petugas grab yang berjejer di depan rumah makannya terutama saat jam makan siang di saat Kota Kupang menerapkan PPKM level 4, rumah makannya tetap eksis. Praktis, meniadakan layanan makan di tempat dan membatasi pelayanan hanya hingga pukul 20.00 wita.

Selama masa itu, Baba Nyo, melayni pesanan grab tanpa adanya layanan makan di tempat. Dan tak disangka, ternyata pesanan grab ramai dan lancar. Pun begitu, dia tetap harus mengurangi jumlah karyawan dari 12 orang menjadi hanya 7 orang.

Ia juga menggunakan media sosial mempromosikan aneka menu makanan. Group facebook `bikin lapar` menjadi salah satu media promosi termasuk di instagram dan promosi layanan whatsapp group. Baba Nyoo selaku pemilik rumah makan Baba Nyoo mengaku kalau selain pandemi Covid-19, hal lain yang memusingkan diri nya adalah penyebaran virus ASF bagi ternak babi.

Baba Nyo mengungkapkan bahwa diawal terjadinya Virus ASF dirinya mengalami gangguan yang cukup berat atau pendapatannya turun signifikan. Menurut dia, disaat terjadinya kematian ternak babi besar-besaran akibat virus ASF membuat banyak masyarakat yang berasumsi bahwa makan daging yang terserang virus dapat membahayakan tubuh atau kesehatan manusia.

Namun asumsi warga masyarakat akhir-akhir ini mulai normal dengan kesadaran warga bahwa konsumsi daging babi tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Untuk menjaga agar daging dari ternak babinya segar atau berkualitas, dia mendatangkan daging dari tempat RPH. "Sejauh ini kami datangkan semua daging babi dari RPH, jadi semua daging ini aman untuk dikonsumsi manusia. Atau daging yang tidak terserang virus ASF," tambahnya.

"Jadi semua konsumen atau warga yang datang makan atau memesan dapat merasakan daging enak dan dagingnya dijamin berkualitas dan tidak ada terkontaminasi virus ASF," ujarnya.

Dia pun mengakui bahwa dampak dari Pandemi Covid 19 dirasakan, tetapi tidak seperti dampak dari virus ASF. Di rumah makan Baba Nyo pada saat pandemi Covid-19 diperbanyak sistim penjualan dengan cara mengantar atau pesanan online hingga saat ini.

Menurut dia pendapatan dari dampak pandemi Covid-19 maupun virus ASF sangat berkurang. Tapi tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melayani warga kota kupang dengan sajian makanan yang berkualitas. Sejauh ini dirinya mempromosikan segala jenis menu makanan melalui medsos.

Selain itu dia maupun teman usaha lainnya membuat grup di Facebook untuk melancarkan usaha mereka maupun membantu mempromosikan usaha milik UMKM lainnya.

UMKM Bertambah di Masa Pandemi

Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, menunjukan bahwa jumlah usaha mikro di Kota Kupang justru bertambah dibandingkan sebelum adanya masa pandemi.

Dari data yang ada, jumlah UMKM yang awalnya 17.475 usaha, dinominasi oleh usaha mikro sebanyak 17. 240 sampai Desember 2020, naik menjadi 20.000 lebih, dilihat dari data Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang dikirimkan oleh Dinas Koperasi Kota Kupang 14.000 lebih usaha, sementara dari Dinas Koperasi Provinsi sebanyak 27.000 usaha, yang kebanyakan atau sebagian besar dari Kota Kupang.

Hal ini bisa diakibatkan karena banyak perusahaan, toko dan restoran yang memberhentikan karyawannya, atau melakukan perampingan tenaga kerja, agar bisa mengurangi pengeluaran biaya gaji tenaga kerja, karena kurangnya pengunjung.

Para tenaga kerja yang diberhentikan ini memilih untuk membuka usaha sendiri sehingga jumlah usaha mikro meningkat dibandingkan Sebelum masa pandemi. Kota Kupang sendiri empat kali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatab Masyarakat (PPKM) level IV, dua kali PPKM level III dan kemarin baru saja menetapkan menerapkan PPKM level II. Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat tentunya berdampak pada ekonomi, ruang gerak masyarakat yang dibatasi berdampak pada kunjungan pada sektor usaha dan perputaran ekonomi menjadi terhambat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, Eben Ndapamerang mengatakan, data yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, justru jumlah usaha mikro meningkat tajam dibandingkan sebelum pandemi. Eben Ndapamerang mengatakan, data yang dirangkum dari data Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang dikirimkan oleh Dinas Koperasi Kota Kupang 14.000 lebih usaha, sementara dari Dinas Koperasi Provinsi sebanyak 27.000 usaha, yang kebanyakan atau sebagian besar dari Kota Kupang.

"Tetapi kita juga berpikir mungkin adanya tumpang tindih data yang dikirim oleh kota dan provinsi, sehingga datanya bertambah," ujarnya.

Tetapi, kata Eben, bisa juga karena banyaknya karyawan yang dirumahkan sehingga mereka memilih untuk membuka usaha sendiri termasuk usaha online. "Ini bisa saja kasusnya sama seperti tahun 1998, saat banyak perusahaan besar colaps, tenaga kerjanya banyak yang lari ke UMKM, karena memang terbukti bahwa UMKM ini yang paling survive, bisa lebih cepat untuk mendapatkan uang," ujarnya.

Dukung UMKM

Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, yang bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, Djuneidi Kana meminta pemerintah agar mendukung masyarakat yang merupakan pelaku usaha Usaha Kecil dan Menangah (UKM) di Kota Kupang. Djuneidi Kana menilai, di masa Pandemi Covid-19, tentunya masyarakat yang menggantungkan kesehariannya pada usaha kecil dan menengah sangat terdampak, terutama karena kegiatan masyarakat yang dibatasi.

"Kota Kupang beberapa bulan lalu, menetapkan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level IV dan baru bulan kemarin turun menjadi level III. Tentunya dengan adanya level PPKM ini, berpengaruh pada pengunjung dan perputaran ekonomi di Kota Kupang," katanya.

Karena itu, Politikus Partai Demokrat ini meminta pemerintah agar fokuskan program dan kegiatan untuk membantu masyarakat pelaku usaha. "Sama seperti bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat, tentunya itu sangat membantu. Pemerintah di daerah harus benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pendataan secara baik kepada masyarakat yang benar-benar merupakan pelaku usaha, untuk kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Djuneidi menjelaskan, harus diakui bahwa kondisi keuangan daerah juga sangat Terpukul dengan adanya pandemi Covid-19 19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Tentunya kondisi ini harus bisa ditangani dan pemerintah harus bisa bangkit bersama masyarakat. "Pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat tentunya harus melakukan upaya lebih, agar masyarakat bisa bangkit di tengah masa pandemi ini," ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya berbagai kebijakan dari pemerintah, yang berpihak kepada masyarakat, dapat membantu meringankan beban masyarakat. Tentunya kapan pandemi Covid-19 berakhir tidak ada yang bisa dipastikan, tetapi kesejahteraan masyarakat harus tetap diperjuangkan, agar bangkit kembali. "Diharapkan tahun 2022 mendatang kondisi ini sudah bisa dikendalikan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang, bisa difokuskan pada pemberdayaan dan pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM Kota Kupang, Eben Ndapamerang mengatakan, Dinas Koperasi hanya membina usaha mikro yang total penjualannya per tahun Rp 300 juta, atau omzet harian rata-rata paling tinggi Rp 50 juta. Mayoritas usaha mikro yang ada di Kota Kupang bergerak di bidang kuliner. Apalagi setelah adanya penetapan dari pemerintah untuk menurunkan level Pemberlakuann Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dia juga bersyukur karena di sisi lain UMKM di Kota Kupang mulai bergairah kembali, tetapi juga sangat disayangkan banyak sekali masyarakat yang sudah lupa normal baru itu seperti apa, bagaimana cara berdagang yang menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru dalam masyarakat.

Adapun bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi Kota Kupang mengusulkan 14.000 lebih calon penerima, sementara Dinas Koperasi Provinsi mengusulkan 27.000 lebih, yang usulan tersebut sebagian besar dari Kota Kupang.

Besaran bantuan BPUM ini tahun 2020 sebesar Rp 2,4 juta, tahun 2021 Rp 1,4 juta per orang atau usaha.
"Untuk data siapa-siapa yang dapat, tidak ada datanya di dinas, karena pencairan langsung dilakukan oleh pemerintah pusat ke nomor rekening bank masing-masing penerima," pungkasnya. ***