katantt.com--Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek angkat bicara terkait polemik bantuan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

Klarifikasi Ketua DPRD Alor Enny Anggrek ini terkait sebuah video kemarahan Bupati Alor, Amon Djobo tersebar di media sosial.

Dalam video itu, Bupati Alor, Amon Djobo terekam sedang memarahi dua staf dari Kementerian Sosial karena penyaluran bantuan untuk korban bencana.

Bahkan dalam video berdurasi 3.09 detik itu, bupati Amon terdengar mengumpat Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan membandingkannya dengan mantan Mensos, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Amon Djobo, pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial telah melangkahi pemerintah daerah.

Sebab penyaluran malah melalui ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek pun angkat bicara terkait persoalan ini.

Dihubungi wartawan dari Kupang, Enny Anggrek menjelaskan dirinya diminta menyalurkan bantuan lantaran nomor handphone bupati tidak bisa dihubungi oleh Menteri Tri Rismaharini pasca badai Seroja.

"Tanggal 5 (April 2021) pagi ibu menteri (sosial) menghubungi saya karena sudah menghubungi pemerintah, dalam hal ini bapak bupati nomornya tidak aktif, karena nomor itu telah terblokir," katanya.

"Lalu menghubungi nomor Sekda tapi sudah di pihak kepolisian dengan handphonenya karena ada masalah demo terhadap saya, sehingga ibu menteri menghubungi saya dan menanyakan kondisi," kata Enny Anggrek, Jumat (4/6/2021).

Menteri Risma menanyakan kondisi serta bantuan apa yang harus disalurkan kepada para korban badai Seroja.

Enny pun menerangkan ke Menteri Risma terkait kesulitan bahan makanan para korban, setelah lumbung makanan mereka tersapu banjir bandang.

"Ibu Menteri menanyakan kepada saya bagaimana badai siklon tropis dan apa yang perlu dibantu? Waktu itu saya menerangkan bahwa kondisi sekarang ini setelah bencana ada banyak yang meninggal dunia namun data konkrit kita belum tahu," jelas Enny Anggrek.

Ia menambahkan untuk makanan masih sulit di masyarakat karena mereka punya sawah, rumah mau pun maupun lumbung makanan dibawa banjir di beberapa desa seperti, Waisika, Kamot dan desa lain.

Setelah melaporkan kondisi terkini pasca badai, Menteri Risma pun menyampaikan akan mengirim bantuan melalui Surabaya, atau Jakarta namun membutuhkan waktu dua atau tiga hari ke depan.

Menteri Risma menanyakan solusi, lalu Enny menyarankan untuk menyalurkan dulu paket sembako yang ada di gudang Bulog.

"Saya menyarankan ke ibu Menteri untuk meminta ke Bulog Kalabahi (Kabupaten Alor) untuk siapkan paket sembako, dan saya bersedia mengantar ke lapangan," ujarnya.

"Jadi atas dasar itu, mungkin ibu Menteri sudah menghubungi Bulog Kalabahi dan diantar kepada saya untuk bantu mendistribusikan dalam tanggap darurat pada masyarakat yang saat itu sangat membutuhkan sembako, sehingga saat itu kami antar sampai jam sepuluh, jam sebelas malam,satu malam langsung kepada masyarakat," ceritanya.

Enny mengklarifikasi bahwa bantuan yang dia salurkan tersebut bukan PKH, melainkan bantuan siklon tropis Seroja.
Saat menyalurkan kepada masyarakat terdampak pun, Enny menyampaikan bahwa semuanya berasal dari Presiden melalui Menteri Sosial.

"Saya perlu luruskan bantuan itu bukan PKH tapi bantuan siklon tropis Seroja. Bantuan yang saya salurkan itu ada rekaman video semua, saya menyampaikan bantuan ini dari bapak Presiden, dan disalurkan melalui ibu Menteri Sosial. Tidak ada sebut partai politik, itu maka nya pak bupati mengatakan itu politik dan bantuan PKH itu fitnah dan hoax," tutup Enny.