katantt.com--Bola panas yang dimainkan anggota DPRD Kota Kupang yang ogah menggelar sidang LKPJ Wali Kota kupang tahun 2020 telah memberi ruang bagi warga kota Kupang untuk berdemo.

Hanya dalam tempo dua hari ini saja, ada tiga kelompok massa yang menggelar aksi demo ke gedung DPRD Kota Kupang mendesak DPRD Kota kupang agar segera bersidang.

Aksi demo kembali digelar massa yang menamakan diri Forum Spontanitas Warga Kota Kupang (FWKK) ke gedung DPRD (Dewan) Kota Kupang, Jumat, (28/5/21) siang.

Massa FWKK mempertanyakan kisruh yang tengah memanas di internal Dewan antara kelompok pro sidang dan kelompok kontra sidang.

Namun sayang, audiensi itu dihadiri tak lebih dari 10 anggota dewan sedangkan kursi-kursi di ruang utama nampak kosong, yang seharusnya ditempati 39 orang

Ferdinand Pello, juru bicara pendemo mengaku sangat kecewa dengan ulah Dewan yang tak kunjung bersidang sehingga dewan dinilai tidak peduli terhadap urusan rakyat.

Dewan diminta tidak terjebak dalam konflik-konflik kepentingan internal ditengah pandemi Covid-19 dan badai Seroja.
.

Sementara Stef Mira Mangi mengatakan, tidak terlaksananya sidang pembahasan LKPj Wali Kota akibat mosi tidak percaya dari 23 anggota membuktikan dewan kota telah mengabaikan kepentingan rakyat dan hak-hak warga kota.

Tidak terlaksanannya sidang itu, berimplikasi dan berpotensi terlahirnya peraturan Wali Kota Kota Kupang, tentang perubahan anggaran dan belanja daerah tahun 2021.

Hal ini, sangat merugikan warga kota terkait program-program pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak badai Seroja dan juga program penanganan Covid-19 di Kota Kupang.

Untuk iu, mereka Mendesak Gubernur dan Mentri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik internal dewan Kota.

Merekamendesak pimpinan partai politik untuk berkomitmen terhadap pemulihan sosiap ekonomi warga Kota Kupang akibat badai Seroja dan penanganan pencegahan Covid-19 di Kota Kupang dan mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi tegas kepada kadernya di DPRD Kota Kupang.

Mereka mendesak pimpinan dan angggota dewan agar saling menahan diri dan tidak menimbulkan segregasi dan konflik horisnotal di masyarakat.