KATANTT.COM---Nama Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair kembali menjadi sorotan publik di tengah berbagai konflik agraria yang terus membayangi Labuan Bajo, sebagai daerah pariwisata super premium. Dua sosok yang selama ini dikenal sebagai fungsionaris adat Kedaluan Nggorang itu disebut berada di titik sentral sejumlah polemik pertanahan yang telah berlangsung bertahun-tahun, mulai dari sengketa tanah Keranga hingga persoalan lahan tukar guling warga terdampak perluasan Bandara Komodo.
KATANTT.COM---Pengadilan Negeri Labuan Bajo, kembali menggelar sidang perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lbj dan 33/Pdt.G/2025/PN Lbj pada Rabu (20/5/2026) dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan serta keterangan dari saksi ahli dari pihak penggugat, meski sebelumnya kedua perkara tersebut telah diputus pada 10 Maret 2026 dengan kemenangan berada di pihak tergugat atas obyek tanah seluas 4,1 hektar yang terletak di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT.
KATANTT.COM---Polemik sengketa tanah Keranga, Labuan Bajo, kembali memasuki babak baru setelah Pemerintah Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat resmi membatalkan Surat Keterangan Nomor: PEM 593/470/VI/2025 yang sebelumnya menerangkan keberadaan surat penyerahan tanah adat tertanggal 21 Oktober 1991 atas nama Beatrix Seran Nggebu (Istri alm. Nikolaus Naput).
KATANTT.COM---Sidang perkara perdata Nomor 67/2025 terkait sengketa lahan yang berlokasi di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berlangsung panas di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Selasa (21/4/2026) sekitar pukul 15.30 Wita . Agenda menghadirkan saksi dari pihak tergugat justru membuka babak baru polemik yang kian melebar ke dugaan mafia tanah.
KATANTT.COM---Polemik baru muncul dalam sengketa tanah seluas 11 hektare di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Manggarai Barat. Meski telah ada putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4758K/Pdt/2025 tertanggal 8 Oktober 2025 yang memenangkan keluarga ahli waris almarhum Ibrahim Hanta, pelaksanaan putusan tersebut di tingkat administrasi pertanahan dinilai masih tersendat.