KATANTT.COM--Kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai sejak Selasa (28/11/2023). Selama 75 hari kedepan atau hingga 12 Februari 2023, pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta Pemilu serta para caleg akan melakukan kampanye berbagai metode yang diatur oleh KPU selaku penyelenggara.

Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Johni Asadoma, pun mengecek kesiapan personil dan sarana prasarana penunjang. Pengecekan dilakukan melalui apel kesiapan personel dalam Operasi Mantap Brata (OMB) Turangga 2023-2024 di Lapangan Ricky Sitohang Mapolda NTT, Senin (27/11/23).

Apel ini merupakan langkah persiapan menyongsong pelaksanaan Pemilu tahun 2024. "Apel kesiapan ini untuk menyatukan visi dan memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu mendatang," tegas Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma.

Apel ini juga merupakan pengecekan akhir kesiapan personel, sarana prasarana utama, dan pendukung lainnya dalam Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024. Harapannya kegiatan kampanye dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma mengingatkan seluruh personel untuk tetap menjaga kesehatan sebagai modal utama dalam menghadapi tahapan pemilu.

Ia mengajak personel untuk menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Operasi Mantap Brata ini akan dilaksanakan selama 222 hari, dimulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Operasi melibatkan 7.459 personel Polda NTT, Polres jajaran, dan 600 personel TNI Korem 161 Wirasakti beserta jajarannya.

Operasi tersebut ntuk mengamankan seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji/pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, serta pelantikan presiden dan wakil presiden.

Orang nomor satu di jajaran Polda NTT ini menegaskan bahwa apel konsolidasi ini membuat Satgas Ops Mantap Brata siap menghadapi setiap tahapan pemilu dengan profesional dan bertanggung jawab, demi terciptanya proses pemilu yang adil dan demokratis.

Jenderal polisi bintang dua ini menyadari adanya berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan pemilu tahun 2023-2024.

Karena itu, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma memerintahkan para Kasatgas dan Kasubsatgas untuk terus melatih kemampuan personel, memastikan kelengkapan perorangan, dan memetakan setiap kerawanan pada setiap tahapan pemilu.

"Deteksi dini dengan optimalisasi fungsi intelijen dan dukungan dari bhabinkamtibmas menjadi kunci untuk mengantisipasi setiap permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilu," tandas Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma.

Mantan Kadiv Hubinter Polri ini juga menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan dan potensi menjadi target oleh pelaku.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu akan dijalankan secara terpadu melalui Sentra Gakkumdu.

Dalam upaya meminimalisasi penyimpangan, pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota menjadi fokus, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma juga menekankan agar memperkokoh sinergi polisional dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI, masyarakat, dan mitra keamanan lainnya.

Mantan kapolda Sulawesi Utara ini pun mengingatkan seluruh personel Polri untuk tetap menjaga komitmen dan netralitas.

Ia menekankan bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik praktis dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Apel konsolidasi ini diharapkan dapat menjadi landasan tekad dan komitmen dalam mengawal, mengamankan, dan mensukseskan pemilu serentak tahun 2023-2024.