katantt.com

Bamsoet: PPHN Penting Untuk Memastikan Potret Masa Depan Indonesia

"Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)," jelas Bamsoet.

HNW: Urgensi Pokok Pokok Haluan Negara

Sedangkan UUD setelah amandemen yang kini disebut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun), kemungkinan untuk bermain dengan agenda lain sangat sulit, karena persyaratannya sangat rigid dan rinci.

HNW : Payung Hukum PPHN Masih Menjadi Perdebatan

Yang masih menjadi perdebatan adalah soal payung hukumnya, apakah Ketetapan MPR yang berarti harus ada amandemen UUD, atau cukup dengan undang-undang.

Gus Jazil: PPHN Bisa Dihidupkan Kalau Rakyat Berkehendak

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan, menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dulunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya bisa dilakukan melalui jalur amandemen.

Berkunjung ke UGM, Wakil Ketua MPR Fadel Sampaikan Gagasan Terkait PPHN ke Rektor UGM