katantt.com--Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghibahkan tanah seluas 51.340 meter persegi atau 5 hektare ke Polda NTT guna mendukung pembangunan Mapolres Sumba Tengah.

Selasa (15/12), Pemkab Sumba Tengah bertemu Waka Polda NTT, Brigjen Pol Ama Kliment Dwikorjanto di Mapolda NTT guna menyerahkan sertifikat nomor 003 tanggal 16 Maret 2016.

Wakapolda NTT Brigjen Pol Ama Kliment Dwikorjanto didampingi Auditor Madya Tingkat III Itwasda Polda NTT Kombes Pol HY Arief Satriyo dan Kabag Bekum Biro Logistik Polda NTT AKBP YT Goro.

Pemkab Sumba Tengah diwakili Wakil Bupati Sumba Tengah,Ir Daniel Landa, Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs Tagela Ibi Sola, Wakil Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs Umbu Neka Jarawoli, Anggota DPRD Sumba Tengah, Sam Pekulimu, Kabag Tatapem, Ferdinan Umbu Kaballu, Kabag Sekwan, Umbu Tuangu Sabarua dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Melki Umbu Hunggar.

Rombongan Pemkab Sumba Tengah menyerahkan sertifikat tanah kepada Polda NTT sebagai aset dari Polda NTT.

"Kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas antara Pemda Kabupaten Sumba Tengah dengan Polri khususnya Polda NTT serta sebagai bentuk dukungan Pemda Kabupaten Sumba Tengah dalam pembangunan Polres Sumba Tengah dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di Kabupaten Sumba Tengah," jelas Wakil Bupati Sumba Tengah, Ir Daniel Landa.

Daniel Landa pembangunan Polres di Sumba Tengah maka membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumba Tengah serta keamanan dan ketertiban di Sumba Tengah lebih terjaga.

Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs Tagela Ibi Sola menyebutkan dalam sejarahnya Kabupaten Sumba Tengah telah mempersiapkan lahan dan tempat untuk pembangunan pusat pemerintahan serta TNI dan Polri.

"Kami sangat berharap di Kabupaten Sumba Tengah dapat didirikan Polres," ujarnya.

Dengan adanya pembangunan Polres di Sumba Tengah Tagela Ibi Sola yakin tingkat kriminalitas di Sumba Tengah turun.

Ia menyebutkan kalau tingkat kriminalitas di Sumba Tengah khususnya pencurian ternak sangat tinggi.

Untuk itu, dengan adanya pembangunan Polres di Sumba Tengah maka secara psikologis masyarakat yang akan berbuat kejahatan akan lebih berpikir lagi untuk berbuat kejahatan serta masyarakat akan merasa bahwa Polri lebih dekat dengan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs Umbu Neka Jarawoli menambahkan masyarakat Sumba Tengah sangat berharap di Kabupaten Sumba Tengah didirikan Polres karena tingkat kriminalitas di Kabupaten Sumba Tengah sangat tinggi serta luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah sangat besar.

Kabupaten Sumba Tengah juga hanya memiliki tiga Polsek, sehingga pelayan kepada Polri masyarakat kurang maksimal.

"Dengan adanya pembangunan Polres di Sumba Tengah maka akan sangat membantu dalam menurunkan tingkat kriminalitas dan lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut Wakapolda, Brigjen Pol Ama Kliment Dwikorjanto mengucapkan terima kasih karena dengan adanya penyerahan sertifikat tersebut maka menjadi suatu acuan untuk pembangunan Polres di Kabupaten Sumba Tengah.

Ama kliment berjanji akan memperjuangkan pembangunan Polres di Sumba Tengah. Pasalnya, pengajuan pembangunan Polres di Sumba Tengah sendiri sudah diajukan namun disetujui atau tidak tergantung anggaran negara yang telah disiapkan untuk Polri khususnya Polda NTT.

Polda NTT jelas, Ama Kliment Dwikorjanto menghadapi kendala terkait jumlah personel yang sampai saat ini belum memenuhi standar.

"Namun saya akan tetap memperjuangkan pembangunan Polres di Sumba Tengah," ujar jenderal polisi bintang satu ini.

Kepolisian Daerah NTT mengapresiasi upaya Pemda dalam menghibahkan tanah yang nantinya akan diperuntukan pembangunan Polres Sumba Tengah sehingga kondisi situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sumba Tengah bisa berjalan dengan aman dan konfusif.

Hibah tanah tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polres Sumba Tengah, serta lebih memantapkan semangat baru untuk senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus melakukan sinergi dengan Forkopimda Kabupaten Sumba Tengah.